Home Lintas Jateng KAI Tampik Tunggak Bayar Pajak Selama 4 Tahun 

KAI Tampik Tunggak Bayar Pajak Selama 4 Tahun 

Humas PT KAI Daop 4 Semarang Supriyanto saat ditemui di Lawangsewu Semarang
Humas PT KAI Daop 4 Semarang Supriyanto saat ditemui di Lawangsewu Semarang
Humas PT KAI Daop 4 Semarang Supriyanto saat ditemui di Lawangsewu Semarang

Semarang, 5/10 (BeritaJateng.net) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) melalui Humas Daop 4 Supriyanto menyangkal pernyataan Kepala Bidang Pajak DPKAD kota Semarang Agus Wuryanto bahwa pengelola destinasi lawang sewu yakni PT Kereta Api Indonesia selama empat tahun tidak memenuhi kewajibannya membayar retribusi pajak hiburan ke Pemkot Semarang.

Pernyataan tersebut dilontarkan Humas PT KAI Daop 4 Semarang Supriyanto di Lawangsewu, Senin (5/10) siang.

“Terkait pemberitaan tentang Lawangsewu yang disinyalir mulai 2011 tidak melakukan penyetoran pajak pendapatan, kami informasikan bahwa selama ini tiket yang dipungut di Lawangsewu sudah masuk ke pendapatan PT. KAI dan include dengan pendapatan lainnya yang dilaporkan ke negara, dan sudah diperhitungkan pajak pendapatannya atau langsung disetor ke negara,” ujar Supriyanto.

Menurutnya, bangunan Lawangsewu merupakan bangunan cagar budaya yang di kelola PT KAI. Sesuai aturan, seharusnya alokasi pembiayaan pemeliharaan dan perawatan Lawangsewu adalah tanggungjawab Pemerintah kota, namun hingga sekarang belum mendapat alokasi biaya pemeliharaan dari pemerintah.

“Makanya setiap pengunjung yang ditarik Rp. 10ribu untuk biaya masuk. Uang tersebut untuk  pembiayaan pemeliharaan dan perawatan gedung Lawangsewu,” kata Supriyanto.

Ditanya perihal surat yang dilayangkan DPKAD tentang pajak hiburan, Supriyanto menegaskan hingga saat ini belum menerima surat yang dimaksud. “Belum ada surat yang masuk, bahkan setelah sidak hingga detik ini, kami belum menerima surat dari dinas terkait,” ujarnya.

Ia menyatakan, pihak PT KAI masih menunggu surat yang dilayangkan DPKAD perihal pengemplengan pajak yang dituduhkan. “Kami menunggu surat untuk menindaklanjuti. Kemudian akan kita koordinasikan secara intern, setelah itu baru dibicarakan dengan pemkot,” ungkapnya. (Bj05)

1 COMMENT

  1. Sebetulnya memalukan sebuah perusahan swasta berorientasi profit masih harus memungut uang pada warga untuk memelihara aset yang seharusnya jadi tanggung jawab, dan bahkan jadi ikon kebanggaannya… apalagi warga terbukti loyal membeli produk utamanya…

Comments are closed.