Home Headline Kadin Jateng Curigai Pemprov akan Legalkan Pungutan

Kadin Jateng Curigai Pemprov akan Legalkan Pungutan

397
0
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah Feri Firmawan.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah Feri Firmawan.

Semarang, 2/2 (BeritaJateng.net) – Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) atau yang selama ini dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dicurigai sebagai bentuk legalisasi pungutan baru dengan payung perda.

CSR selama ini dimata para pengusaha merupakan sebuah program sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar perusahaan. Tanggung jawab sosial ini dilakukan dengan sukarela guna menjalin hubungan baik dengan masyarakat.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah Feri Firmawan khawatir terhadap rencana penerbitan Perda TJSL yang saat ini sedang disiapkan oleh tim ahli Pemprov Jateng.

“Teman teman khawatir penerbitan Perda ini sebagai upaya pengalihan beban pemerintah terhadap pengusaha,” ungkapnya saat dihubungi, Senin (2/2).

Menurut Feri, para pengusaha selama ini sudah banyak dikenakan pungutan baik yang sifatnya formal maupun non formal seperti retribusi, pajak dan pungutan yang sifatnya insidentil oleh masyarakat lingkungan dimana perusahaan berada.

“Menurut saya CSR lebih berfungsi sebagai instrumen bagi perusahaan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Jadi kalau kemudian dibebankan untuk kegiatan di luar wilayahnya tidak akan sesuai dengan tujuan CSR itu sendiri,” jelasnya.

Mantan Ketua Forum CSR Jawa Tengah yang saat ini duduk sebagai Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah ini menambahkan, dari hearing yang dilakukan KADIN Jateng dengan kalangan perusahaan dan UMKM, mereka mengharapkan problematika yang melingkupi dunia usaha yang selama ini terjadi menjadi salah satu acuan bagi pemerintah dan DPRD agar kepentingannya terakomodir dalam raperda tersebut.

“Ada anggota kami yang sudah mengalokasikan CSR secara rutin, namun masih dibebani pungutan berupa bantuan sosial kalau ada kegiatan kegiatan pemerintah daerah. Bahkan kalau ada pencalonan kepala daerah, perusahaan itu menjadi sasaran sumbangan untuk biaya kampanye calon,” katanya.

Dinamika yang dialami para pengusaha tersebut diharapkan menjadi salah satu bahan yang masuk dalam Raperda TJSL agar ketika disahkan menjadi perda, para pengusaha tidak dirugikan dan iklim investasi di Jawa Tengah tidak terhambat. (BJ13)