Home Headline Kades Pucangrejo Menjadi DPO Kejari Kendal

Kades Pucangrejo Menjadi DPO Kejari Kendal

Kajari Kendal Yeni Andriyani ketika memberikan keterangan dalam jumpa pers.
Kajari Kendal Yeni Andriyani ketika memberikan keterangan dalam jumpa pers.
Kajari Kendal Yeni Andriyani ketika memberikan keterangan dalam jumpa pers.

Kendal, 21/1 (BeritaJateng.net) – Lagi-lagi seorang Kepala Desa (Kades) di kabupaten Kendal tersandung kasus korupsi terkait dugaan penggunaan anggaran alokasi dana desa (ADD). Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal pun akhirnya kecolongan dengan satu tersangka atas nama Tulkah.

Tersangka Tulkah terjerat kasus dugaan korupsi ADD dan bondo desa pada tahun 2010-2012 sebesar Rp 118 juta. Akan tetapi tersangka Tulkah justru melarikan diri dari jeratan hukum.

Kajari Kendal Yeni Andriyani mengatakan, pihaknya saat ini tidak mengetahui keberadaan Tulkah Kepala Desa Pucang Rejo Kecamatan Gemuh tersebut. Kejari Kendal juga mengaku sudah kehilangan jejak Kades Tulkah, sebab rumah tersangka di desa setempat sudah dalam kondisi kosong.

“Kami sudah tanya kepada pihak keluarga lainnya, kerabat maupun tetangga, mereka tidak mengetahui keberadaan Tulkah sekeluarga saat ini ada dimana,” kata Kepala Kejari, Yeni Andriyani, Rabu (21/1).

Atas kejadian itu, Yeni kemudian menetapkan Tulkah dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak awal Januari 2015 lalu. Dia meminta bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan Tulkah, agar segera melapor kepada pihak kejaksaan maupun kepolisian supaya bisa segera ditangkap. Sehingga kasusnya cepat selesai.

Menurut Yeni, berkas perkara tersangka sudah sampai tahap pemeriksaan tersangka saja. Sebab sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, pengumpulan barang bukti dan laporan kerugian negara sudah didapat.

“Karena kabur, tersangka tidak bisa kami periksa dan berkas tidak bisa kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang,” tambahnya.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Kendal, Zaiful Alim Said menjelaskan dalam kasus ini Tulkah disangkakan atas kasus penyelewengan ADD dan dana kas desa yang berasal dari tanah bondo desa sebesar Rp 118 juta.

Modusnya, terdakwa telah memerintahkan kepada bendahara desa untuk membuat laporan pertanggungjawaban (LPj) fiktif atas penggunaan ADD dan dana kas desa. Sedianya ADD digunakan untuk pembangunan desa, tapi kenyataannya justru untuk kepentingan diri pribadi tersangka. Begitupun tanah bondo desa sedianya harus dilelang, tapi dikelola hasilnya dinikmati sendiri oleh Tulkah.

“Tapi terdakwa membuat LPJ fiktif, sehingga seolah-olah ADD dan dana kas desa dari tanah bondo desa seolah telah dipergunakan sesuai peruntukkannya. Tapi setelah di cek ternyata semuanya fiktif, sehingga kami tetapkan tersangka,” tandasnya. (BJ19)