Home Headline Kades Pelem Diduga Lakukan Pungutan Liar Proses Prona

Kades Pelem Diduga Lakukan Pungutan Liar Proses Prona

image
Kajari Blora

Blora, 5/4 (Britajateng.net) – Warga Desa Pelem, Kecamatan Blora melaporkan kepala desanya Sudarman, karena dinilai telah menarik biaya proses Prona di luar kewajaran. Diduga Kades melakukan pungutan liar (pungli) pada program program sertifikat tanah masal untuk rakyat (Prona) di wilayah Blora kembali muncul.

Kemarin, sejumlah warga Pelem melaporkan kasus ini ke Kejari Blora. Mereka diterima Kajari M Djumali yang didampingi Kasi Pidum Cipto dan Kassubag Pembinaan Purwanto. ”Dari BPN (Badan Pertahanan Nasional), setiap warga yang mengikuti program Prona hanya dikenakan diminta mengganti empat patok dan enam lembar materai enam ribu. Namun, kenyataannya setiap warga diminta Kades Sudirman untuk membayar Rp 500 ribu,” kata Wahyudi, perwakilan warga Pelem.

Dia menjelaskan, pungli tersebut terjadi pada program Prona tahun ini. Saat itu, ada 250 bidang tanah yang masuk program Prona. Karena itulah, warga akhirnya melaporkan kepala desanya ke kejaksaan.

”Kami meminta, pihak kejaksaan segera mengusut kasus ini. Kepala desa kami telah melakukan pungli. Sebab, seharusnya program (Prona) itu tidak membayar,” ucapnya.

Menanggapi laporan warga, Kajari M Djumali akan segera meminta jajarannya menindaklanjuti kasus tersebut. Berkas yang diserahkan warga segera dipelajari untuk menentukan langkah berikutnya. ”Kami harus pelajari terlebih dahulu, sebelum menentukan apakah ada kesalahan atau tidak,” ujar Djumali.

Terpisah, Kades Pelem Sudarman membenarkan adanya penarikan biaya Rp 500 ribu dalam program Prona. Namun, penarikan biaya ini sudah melalui kesepakatan antara panitia desa dengan warga yang tanahnya masuk program Prona. Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan antara pemilik tanah dengan pihak desa. ”Jadi, (pungutan) itu bukan keputusan saya secara pribadi. Tetapi, sudah kesepakatan hasil musyawarah. Semua buktinya ada, begitu juga daftar hadir dan notulennya ada,” terang Sudarman.

Dana tersebut selanjutnya digunakan untuk biaya membeli patok dan materai terkait dengan sertifikat. Selain itu, juga biaya konsumsi selama proses mengukur tanah dan administrasi lainnya. 

Dia mengungkapkan, panitia prona terdapat 17 orang yang dipilih dalam musyawarah. Bahkan, ada pemilik tanah yang menjadi perwakilan dalam tim panitia.

Kades yang merupakan pensiunan polisi ini memastikan, delapan warga yang mengadu ke kejaksaan itu bukan pemilik tanah. Sudarman menilai, laporan ini merupakan imbas pilkades saat dirinya terpilih jadi kepala desa. ”Mereka bukan pendukung saya saat pilkades lalu. Jadi, sekarang mencari-cari kesalahan. Uang itu bukan saya makan, tapi untuk operasional selama proses penyertifikatakan,” tegas dia.

Sebelumnya, kejari juga menangani kasus pungli program Prona di desa Gedebeg, Kecamatan Ngawen. Hasilnya, mantan kades Joko Sriwidadi akhirnya dijebloskan ke penjara, karena terbukti melanggar dengan melakukan pungli kepada warganya. (BJ31)

Advertisements