Home Ekbis Juliari : Pemerintah Pusat Bisa Gelontorkan Modal UMKM Lewat Koperasi

Juliari : Pemerintah Pusat Bisa Gelontorkan Modal UMKM Lewat Koperasi

Anggota DPR RI Juliari P. Batubara saat menggelar resesnya di Kelurahan Panggung Lor Semarang Utara, Minggu (18/10).
Anggota DPR RI Juliari P. Batubara saat menggelar resesnya di Kelurahan Panggung Lor Semarang Utara, Minggu (18/10).
Anggota DPR RI Juliari P. Batubara saat menggelar resesnya di Kelurahan Panggung Lor Semarang Utara, Minggu (18/10).

Semarang, 18/10 (BeritaJateng.net) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Juliari P Batubara mengatakan tidak adanya koperasi membuat kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kesulitan mengakses permodalan.

“Selama ini, orang suka memandang remeh koperasi. Padahal, keberadaannya (koperasi, red.) sangat penting, termasuk untuk mempermudah dalam akses permodalan,” katanya di Semarang, Minggu.

Hal itu diungkapkan politikus PDI Perjuangan itu usai kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat atau resesnya yang dilakukan di Balai Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara.

Ari, sapaan akrab Juliari dari Komisi VI DPR yang membidangi industri, perdagangan, dan koperasi itu sangat prihatin sampai belum adanya koperasi yang menaungi UMKM di suatu wilayah.

“Termasuk di sini (Kelurahan Panggung Lor, red.). Pemerintah pusat jadi kesulitan untuk mengucurkan modal karena mereka tidak punya koperasi. Ini memang kelemahan pemerintah daerah,” katanya.

Menurut dia, pemerintah pusat sebenarnya memiliki alokasi anggaran untuk permodalan bagi kalangan UMKM yang disalurkan melalui koperasi sehingga laporan pertanggung jawabannya jelas.

“Kalau tidak ada koperasi, pemerintah pusat jadi kesulitan mengucurkan modal. Nanti (laporan pertanggung jawabannya, red.) bagaimana? Akhirnya, UMKM tidak jadi dapat bantuan modal,” katanya.

Makanya, Ari meminta pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Semarang untuk menggiatkan koperasi yang mewadahi kalangan UMKM dan para pedagang kecil agar mereka bisa terus berkembang.

“Banyak juga kan koperasi yang ‘mati suri’. Karena itu, Pemkot Semarang harus mendata, mana koperasi yang jalan, mana yang tidak jalan. Hambatannya dimana? Dicarikan solusi, dibina,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Camat Semarang Utara Djaka Sukawijana mengatakan sebenarnya sudah ada koperasi di wilayah itu, seperti koperasi karang taruna dan koperasi unit desa (KUD) di beberapa kelurahan.

“Beberapa kelurahan sudah merintis koperasi, seperti Kelurahan Panggung Lor, Kelurahan Bandarharjo, kemudian Kelurahan Tanjung Mas juga akan merintis koperasi wanita. Kami sangat mendukung,” katanya.

Menindak lanjuti apa yang disampaikan Juliari, Djaka mengatakan segera memfasilitasi pendirian koperasi dan memastikan agar koperasi yang terbentuk dikelola secara baik dengan manajemen yang sehat.

“Jangan sampai, koperasi hanya dimanfaatkan anggota untuk sekadar pinjam uang, tanpa melihat pemanfaatannya secara produktif. Apalagi, kalau kemudian pinjam koperasi untuk konsumtif,” katanya.

Anggota-anggota koperasi, kata dia, harus bisa memanfaatkan pinjaman untuk kegiatan produktif, serta akan diperkuat pula dengan pelatihan keterampilan dan administrasi pengelolaan koperasi. (Bj/ant)