Juliari: Cegah Kartelisasi Dengan Perkuat Peran KPPU Melalui RUU

Juliari: Cegah Kartelisasi Dengan Perkuat Peran KPPU Melalui RUU
     Semarang, 13/6 (BeritaJateng.net) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Juliari P Batubara menegaskan praktik kartelisasi bisa dicegah dengan penguatan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
     “Ya, apa saja praktik persaingan usaha yang tidak sehat, seperti kartel, monopoli, dan sebagainya,” katanya saat kunjungan kerja dan buka puasa bersama kader PDI Perjuangan di lingkup Daerah Pemilihan Jateng 1 di Semarang, Selasa.
     Ari, sapaan akrab Juliari yang duduk di Komisi VI yang membidangi industri, perdagangan, dan koperasi itu, komisi tersebut tengah membahas RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
     Dengan RUU baru menggantikan UU Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kata politikus PDI Perjuangan itu, kewenangan KPPU akan lebih diperkuat.
     “Targetnya, RUU tahun ini selesai. Orang tidak bisa main-main lagi karena disiapkan sanksi yang tegas. Dendanya juga lebih besar,” kata anggota DPR RI dari Dapil Jateng 1, meliputi Kota Semarang, Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kendal itu.
     Yang jelas, kata dia, praktik persaingan usaha yang tidak sehat, seperti kartel dan monopoli bisa dicegah dengan regulasi yang tegas, khususnya beratnya “punishment” bagi mereka yang melanggar.
     Diakui Ari, praktik kartelisasi sebenarnya bukan hal baru dalam perdagangan, termasuk yang belakangan ini mencuat mengenai bawang putih, tetapi sebenarnya bergantung dengan aturan atau regulasi.
     “Bicara bawang putih atau komoditas pangan lain, mengenai praktik kartelisasi sebenarnya sudah sejak lama. Tergantung aturannya bagaimana? Sanksinya bagaimana? Makanya, peran KPPU akan diperkuat,” katanya.
     Selama ini, kata Ketua Panitia Kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) DPR RI itu, regulasi yang mengatur larangan persaingan usaha yang tidak sehat sudah berjalan cukup baik, tetapi ke depannya akan semakin baik.
     Mengenai kartelisasi, Wakil Ketua KPPU R Kurnia Sya’ranie sebelumnya mengungkapkan di Jateng ada indikasi persekongkolan distributor atau kartel bawang putih yang menyebabkan terjadinya lonjakan harga.
     “Di dalam catatan investigasi yang disampaikan kepada kami, ada beberapa (persekongkolan distributor bawang putih, red.). Akan tetapi, saya tidak akan buka, nanti kita sampaikan,” katanya di Semarang, Jumat (9/6) lalu.
     Para investigator KPPU, baik di tingkat pusat maupun daerah, kata Kurnia, akan terus berkoordinasi investigasi dengan Polri guna mendapatkan data dan informasi yang lebih lengkap terkait dengan indikasi kartel bawang putih di Jateng. (El)

Tulis Komentar Pertama