Home News Update JPPR Soroti Laporan Dana Kampanye Paslon Pilwakot

JPPR Soroti Laporan Dana Kampanye Paslon Pilwakot

Semarang, 26/11 (BeritaJateng.net) – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kota Semarang menyoroti laporan dana kampanye, termasuk sumbangan kampanye pada pemilihan kepala daerah setempat.

“Kami telah melakukan pemantauan sejak awal, yakni penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK) pada 26 Agustus 2015,” kata Koordinator JPPR Kota Semarang Yedi Permana di Semarang.

Dari LADK yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, kata dia, menunjukkan adanya perbedaan mencolok besaran dana kampanye antarpasangan calon peserta pilkada.

Sigit Ibnugroho Sarasprono-Agus Sutyoso (SiBagus), kata dia, melaporkan LADK sebesar Rp3 miliar, atau enam kali lipat dari Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu (Hendi-Ita) sebesar Rp500 juta.

“Bahkan, LADK yang dilaporkan SiBagus 29 kali lipat dibanding pasangan calon Soemarmo HS-Zuber Safawi (MaZu) sebesar Rp100 juta,” katanya, didampingi Sekretaris JPPR Kota Semarang Umi Hanik.

Kemudian, kata dia, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) yang diserahkan ke KPU Kota Semarang pada 16 Oktober 2015 yang menunjukkan SiBagus juga melaporkan dana Rp3 miliar.

“Dana sebesar Rp3 miliar itu berasal dari pasangan calon itu sendiri (SiBagus, red.), sementara pasangan Hendi-Ita dapat sumbangan R853 juta, sementara pasangan MaZu mendapatkan Rp879 juta,” katanya.

Yedi mengatakan rekening khusus yang dimaksudkan sebagai tempat arus kas seluruh transaksi juga hanya digunakan sebatas memenuhi syarat administrasi karena ada yang saldo awalnya nol rupiah.

“Salah satu ukuran integritas pelaksanaan pilkada adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye. Kami melihat proses pendanaan kampanye belum menunjukkan transparansi,” katanya.

Sementara itu, Komisioner Divisi Hukum, Kampanye, dan Pencalonan KPU Kota Semarang Agus Suprihanto mengatakan pelaporan dana kampanye, mulai LADK sampai LPSDK sudah berjalan sesuai aturan.

“Memang kami lebih ke arah administratif, namun kami sampaikan kepada masyarakat, termasuk untuk laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) sebagai tahap akhir pelaporan,” katanya.

Untuk sumbangan dana kampanye, kata dia, kebanyakan memang berasal dari pasangan calon sendiri atau perorangan, kecuali pasangan SiBagus yang sama sekali tidak mendapatkan sumbangan dana kampanye.

“Mengenai pengelolaan dana kampanye pasangan calon, bukan ranah kami. Nanti, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit, melaporkan ke kami, dan kami sampaikan masyarakat,” tegasnya. (Bj)