Home Ekbis JPKP Blora Menyoroti Merosotnya UKM di Tengah Pandemi Covid-19

JPKP Blora Menyoroti Merosotnya UKM di Tengah Pandemi Covid-19

243
Audensi dengan JPKP dengan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora

BLORA, 7/7 (Beritajateng.net)- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Blora, Jawa Tengah menyoroti dampak ekonomi Usaha Kecil Menengah (UKM) ditengah pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan saat menggelar Audensi dengan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora di ruang Loby gedung wakil rakyat, Senin (6/7).

Sebanyak 14 orang perwakilan UKM Kecamatan Cepu, juga ikut datang dalam audensi yang dipimpin ketua DPD JPKP Dardak Syahrizal SH.

Dalam audensi tersebut Rolli, selaku wakil ketua DPD JPKP mengungkapkan data selama Cobid -19. Hampir tiga bulanan 50% pelaku UKM di Cepu, belum tersentuh bantuan sama sekali dari Pemerintah.

“Masa pandemi Covid-19, sangat berat bagi UKM di Cepu, mereka lesu. Penghasilan mereka sangat menurun drastis. Ada 50% dari mereka belum dapat bantuan dari Pemerintah. Mereka kan juga terdampak,” ucap Rolli (Senin, 6/7/2020).

Sedangkan Lukito, selaku bagian hukum DPD JPKP menyoroti adanya penyertaan modal pemerintah terhadap UKM khususnya di Kecamatan Cepu, belum juga menyentuh para palaku UKM.

Menurutnya, karena UKM tidak punya agunan, untuk pinjam di perbankan sehingga mereka kesulitan untuk permodalan. Apalagi dimasa pandemi ini kebanyakan pinjam modal di Koperasi yang bunganya tinggi,

” Kami berharap Komisi B bisa menjembatani para pelaku UMKM khusunya di Kecamatan Cepu. Karena pandemi corona ini, benar -benar membuat mereka kekurangan modal,” kata Lukito.

Salah satu pelaku UKM di Cepu mengaku dirinya juga termasuk warga terdampak Covid-19. Namun Ia tidak pernah mendapat bantuan langsung tunai (BLT) maupun Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Pemerintah.

“Saya ini juga terdampak pak, dagangan sepi, tidak ada yang pesen. Untuk menghidupi keluarga sehari -hari saja sulit. Saya ingin bantuan pemerintah itu adil,” papar Sumadi salah satu pelaku UKM.

Audensi itu tampak hidup, karena pihak terkait juga hadir seperti Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dindakop UKM) Blora, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Blora Yuyus Waluyo beserta anggota, Asisten Perekonomian dan pembangunan Setda Blora Drs. Suryanto M Si, dan Kabag Hukum Setda Blora Bondan Arsyianti SH, M Si, yang diwakili Sekretarisnya.

Menanggapi keluhan pelaku UKM Sarmidi Kepala Dindagkop UKM, menyampaikan data UKM yang terdampak Covid-19 di Blora sebanyak 5000 lebih. Dari Kecamatan Cepu sekitar 107 UKM.

“Kami sudah koordinasi dengan Provinsi, dan Provinsi hanya memberi 134 bantuan bagi UKM yang terdampak Covid -19, diantaranya ada 30 UKM dari Cepu sudah tersalurkan,” Jelas Sarmidi.

Menurutnya, ada 500 yang teridentifikasi yang mendapatkan bantuan pinjaman. Jumlah bantuanya berkisar Rp. 2 juta- Rp. 3 juta sebagai permodalan.

Untuk Koperasi binaan di Kecamatan Cepu, adanya Covid -19 memang hidup segan mati tak mau. Namun pihaknya sudah membina koperasi tersebut. Permodalanya akan diluncurkan secara online.

“Kami juga akan yindak tegas koperasi yang abal-abal, karena koperasi tersebut hanya memperberat masyarakat yang meminjam,” imbuhnya.

Dari Dinas Sosial (Dinsos) sendiri sudah mengucurkan dana bantuan kepada UKM yang terdampak sebesar Rp. 200.000 per orangnya. Jadi Pemerintah sebenarnyabsudah memperhatikan mereka yang terdampak Covid-19.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang diwakili oleh Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Suryanto, juga menagatakan bahwa Pemkab sendiri sudah berupaya untuk memberikan bantuan kepada pelaku UKM di Blora.

Ada pelatihan di Dinas Perindustrian dan tenaga kerja (Dinperinaker) yang mungkin bisa membantu untuk pengembangan usaha.

“Silahkan bagi yang mau mengembangkan usaha, bisa ikut latihan gratis di Dinperinaker, bagi UKM yang mungkin belum terdata sebagai pemnerima bantuan akan kita data ulang,” paparnya.

Sebagai ketua Komisi B dan wakili rakyat Yuyus Waluyo, akan berupaya menjebatani keluhan rakyat untuk disampaikan kepada Ketua DPRD dan Pemkab Blora.

“Saya berharap dengan adanya audensi ini kita dapat mencari solusi yang terbaik buat kita semua, sehingga bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya. (Her/El)