Home Lintas Jateng Jokowi Harus Memulihkan Kepercayaan Masyarakat

Jokowi Harus Memulihkan Kepercayaan Masyarakat

jokowiPurwokerto, 21/11 (Beritajateng.net) – Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla harus bisa memulihkan kepercayaan masyarakat pascakenaikan harga bahan bakar minyak, kata pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Ahmad Sabiq.

“Dengan kenaikan harga BBM pasti ada penurunan popularitas, dukungan atau kepercayaan masyarakat kepada Presiden Jokowi,” katanya, di Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat.

Menurut dia, penurunan kepercayaan tersebut disebabkan adanya kekecewaan masyarakat karena mereka merasakan imbas dari kenaikan harga BBM di sektor lainnya seperti kenaikan harga kebutuhan pokok.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintahan Jokowi-JK harus bisa memulihkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terutama yang terkena imbas dari kenaikan harga BBM.

“Kalau kemudian pemerintah bisa menjawab beban masyarakat yang saat ini sedang terkena imbas dari kenaikan harga BBM, dukungan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi dapat meningkat lagi. Kalau program-program yang dicanangkan Presiden Jokowi dapat menunjukkan hasil dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama yang benar-benar merasakan imbas dari kenaikan harga BBM, dukungan dari masyarakat sangat mungkin naik kembali,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed.

Ia memperkirakan penurunan dukungan atau kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi sangat fluktuatif sama seperti saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

“Dukungan masyarakat terhadap pemerintahan saat itu sangat fluktuatif, kadang naik dan kadang naik lagi. Artinya, tidak akan meluncur turun terus,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sabiq mengatakan bahwa beberapa kesalahan besar yang dilakukan Presiden Jokowi dapat menjadi salah satu faktor pemicu turunnya dukungan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam hal ini, dia mencontohkan pengangkatan politikus Partai Nasional Demokrat HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung.

“Dengan pengangkatan Jaksa Agung yang berasal dari partai itu saya kira ‘blunder’ (kesalahan besar) yang dilakukan Pak Jokowi,” katanya.

Menurut dia, langkah Presiden Jokowi dalam memilih figur untuk mengisi pos jabatan di bidang penegakan hukum itu sangat mengherankan karena untuk bidang-bidang strategis yang lain, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memilih orang-orang nonpartisan yang memang telah terbukti bekerja cemerlang di bidangnya.

Sementara untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Jaksa Agung, kata dia, Presiden Jokowi justru memilih orang partai atau politikus yang prestasinya biasa saja.

“Tak bisa disalahkan bila publik melihatnya sebagai bagian dari praktik politik transaksional, apalagi sebelumnya perlu bertemu dulu pucuk pimpinan parpol tersebut. Ini bisa saja dinilai sebagai permohonan restu sehingga orang parpol yang dipilih tersebut akan merasa berutang budi pada pimpinan parpol dan ujung-ujungnya instansi hukum yang dipimpinnya akan berpotensi melempem, bahkan rentan terhadap tarikan kepentingan-kepentinga politik,” katanya.

Ia mengatakan jika Presiden Jokowi memang bermaksud mengambil figur partai untuk menjadi pimpinan instansi penegakan hukum semestinya cukup menghubungi yang bersangkutan.

“Biarkan yang bersangkutan mengurus sendiri pengunduran dirinya dari partai tanpa Jokowi mesti ‘meminta restu’ dari pimpinan partainya,” kata dia menegaskan.

Menurut dia, cara tersebut setidaknya akan mengurangi konflik kepentingan antara pejabat yang bersangkutan dan partai tempatnya berasal serta akan meminimalisasi syak wasangka publik bahwa Jokowi tersandera oleh kepentingan parpol.

“Sangat disayangkan pula pengangkatan Jaksa Agung tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) seperti yang dilakukan saat penentuan calon-calon menteri,” katanya. (ant/BJ)

Advertisements