Home Nasional Jokowi Ajak Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Diskusikan Enam Isu Pokok 

Jokowi Ajak Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Diskusikan Enam Isu Pokok 

 

Jakarta, 19/1/16(BeritaJateng.Net)–Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang pimpinan lembaga tinggi negara ke Istana Negara, untuk membahas penyelesaian isu utama yang menjadi permasalahan bangsa yang harus segera tertangani.

Keenam isu pokok tersebut antara lain masalah pencegahan terorisme, permasalahan yang berkaitan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), masalah pilkada serentak, masalah penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu, masalah amnesti untuk gerakan politik di Aceh dan Papua, serta masalah haluan negara untuk pembangunan jangka panjang.

“Alhamdulillah semua pimpinan lembaga negara menyambut baik keenam hal tersebut. Kita semua berkomitmen untuk mencari penyelesaian bersama-sama dalam waktu yang secepat-cepatnya,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (19/1).

Jokowi mengatakan, pembahasan isu utama dengan para pimpinan lembaga negara tersebut baru membicarakan persoalan dalam tahap awal. Jokowi pun berencana untuk menggelar pertemuan selanjutnya untuk memutuskan kebijakan terkait keenam persoalan tersebut, termasuk tindakan preventif untuk tindakan terorisme yang kini menjadi isu paling mendesak untuk diputuskan.

Terkait dengan rencana untuk merevisi UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme yang juga dibahas dalam pertemuan itu, Presiden mengatakan hampir semua peserta diskusi sepaham untuk merevisi.

“Tadi poin-poinnya sudah dirangkum semuanya, tetapi akan diolah di lembaga-lembaga negara terkait dengan itu, sehingga nanti betul-betul detail, tidak ada yang tercecer satupun, nanti pertemuan lanjutan akan dimatangkan.” pungkasnya.

Dalam rapat konsultasi di Istana Kepresidenan, Jokowi membahas enam isu pokok bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Ketua Komisi Yudisial sementara Maradaman Harahap, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis.(bj50)