Home DPRD Kota Semarang Joko Santoso Menduga Ada Pembelokan Mata Anggaran MXGP 2018

Joko Santoso Menduga Ada Pembelokan Mata Anggaran MXGP 2018

513
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Joko Santoso (tengah) saat dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang dan PDAM Tirta Moedal Semarang.

SEMARANG, 16/3 (BeritaJateng.net) – Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Joko Santoso menduga ada pembelokan anggaran dalam persoalan hibah anggaran Pemkot Semarang senilai Rp 18 miliar untuk kegiatan Indo MXGP Motorcross Grand of Indonesia Seri Semarang yang dilaksanakan di Mijen tahun 2018 lalu.

Sehingga hal itu berdampak pada belum dilaporkannya laporan pertanggung jawaban (LPJ) event organiser (EO) penyelenggara ke IMI Jateng sebagai penerima hibah.

Dikatakan, dalam pembahasan anggaran DPRD akhir tahun 2017 lalu, anggaran hibah ke Pengprov Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jateng sebesar Rp 18 miliar, sepengetahuannya peruntukannya untuk penyelenggaraan event. Namun dalam kenyataannya anggaran itu sebagian besar digunakan untuk pembangunan sirkuit.

“Padahal dalam aturan, anggaran infrastruktur di atas Rp 200 juta harus dilelangkan. Maka dari itu laporan pertanggung jawaban susah untuk dibuat, dan akhirnya molor meski kegiatan sudah selesai sejak 9 bulan lalu,” Joko yang juga sekretaris DPC Gerindra Kota Semarang itu, Jumat.

Dikatakan, sebenarnya saat pembahasan anggaran APBD 2018 Fraksi Gerindra juga menolak menganggarkan kegiatan itu. Selain jumlahnya besar, pihaknya menilai banyak prioritas program pembangunan yang berpihak ke masyarakat belum selesai.

“Apalagi anggaran itu tak masuk dalam prioritas anggaran pemkot dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Kami dari Fraksi Gerindra sempat walk out dalam pembahasan kala itu. Namun karena mayoritas anggota DPRD Kota Semarang menyetujuinya, aksi walk out yang kami lakukan tak ada gunanya, dan anggaran akhirnya digedog,” kata Joko.

Dirinya pun berharap Pemkot Semarang lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran APBD. Jika memang terjadi pembelokan mata anggaran, hal ini bisa jadi indikasi penyalahgunaan anggaran. “Jika memang itu hanya pemborosan sih tidak masalah, tapi kalau sudah merugikan keuangan negara itu bisa dinamakan korupsi,” tegasnya.

Sebagai informasi, pelaksanaan Indo MXGP Motorcross Grand of Indonesia Seri Semarang yang dilaksanakan tahun 2018 lalu, ternyata masih menyisakan masalah.

Hingga saat ini, pihak EO yakni PT Arena Sirkuit Internasional (ASI) belum memberikan laporan pertanggung jawaban (LPJ). Padahal penyelenggaraan MXGP 2018 sudah dilaksanakan 7-8 Juli 2018, sementara batas waktu LPJ seharusnya akhir tahun 2018 lalu.

Namun entah kenapa sampai saat ini LPJ juga belum diserahkan kepada IMI Jateng sebagai penerima hibah Rp 18 miliar. Sehingga IMI Jateng juga belum bisa menyerahkan LPJ ke Pemerintah Kota Semarang sebagai laporan pelaksanaan atas dana hibah tersebut.

Ketua Pengprov IMI Jateng, Kadarusman mengatakan, karena tidak adanya itikat baik dari PT Arena Sirkuit Internasional (ASI), 10 September 2018 lalu pihak IMI Jateng juga sudah melaporkan persoalan ini ke Dit Reskrimsus Polda Jateng. (El)