Home News Update Jelang Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah, Diknas Diminta Bentuk UPT

Jelang Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah, Diknas Diminta Bentuk UPT

image

Semarang, 30/4 (Beritajateng.net)-Menjelang pelaksanaan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari pemkab/pemkot ke pemprov, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah diminta segera membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di tingkat kabupaten/kota.

Problematika pendidikan menengah (SMA/SMK) di Jawa Tengah cukup banyak sehingga memerlukan penanganan yang cepat dan efisien. “Kalau biasanya persoalan yang muncul bisa segera diselesaikan di Dinas Pendidikan kabupaten/kota, maka agar lebih efisien harus dibentuk UPT di kabupaten / kota.
buy lipitor online healthcoachmichelle.com/wp-content/languages/new/lipitor.html no prescription

Atau minimal di tingkat Bakorwil,” ungkap Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Joko Purnomo.

Menurut Joko, UPT ini sangat efektif mengingat jarak yang lebih dekat dibanding harus datang langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi yang terletak di Kota Semarang.Pengalihan kewenangan pendidikan menengah tersebut akan mulai mulai berlaku efektif pada bulan Oktober 2016 mendatang. 

Selain persoalan koordinasi dan pengawasan, jelas Joko, beberapa persoalan yang memertlukan penanganan serius adalah status  tanah dimana sekolah tersebut berada. Mengingat sampai saat ini masih banyak ditemukan tanah tersebut belum bersertifikat atas nama sekolah melainkan atas nama desa atau bahkan perorangan.

“Masih banyak ditemukan tanah atas nama bondo deso dan ini harus segera dibalik nama,” jelasnya.
buy augmentin online healthcoachmichelle.com/wp-content/languages/new/augmentin.html no prescription

Tidak hanya itu, peralihan ini juga memunculkan kekawatiran terjadinya permintaan migrasi guru guru SLTP ke SMA/SMK mengingat saat ini beredar pemahaman dari para guru SLTP bahwa PNS Pemprov memiliki tingkat kesejahteraan lebih baik dibanding PNS kabupaten/kota.

“PNS pemprov kan menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP=red) yang cukup besar dan itu tidak diperoleh di kabupaten/kota,” katanya.

Selain kedua persoalan diatas, Joko juga menemukan beberapa pemkab/pemkot saat ini mulai tidak menganggarkan bantuan sarana prasarana untuk SMA/SMK sementara Pemprov juga belum menganggarkan bantuan untuk sekolah sekolah tersebut.Kondisi seperti ini harus segera disikapi dengan bijaksana, mengingat proses belajar mengajar di masa transisi seperti sekarang ini harus tetap berjalan.(BJ013)