Home Lintas Jateng Jateng Targetkan Penduduk Miskin Turun 4,98 Persen

Jateng Targetkan Penduduk Miskin Turun 4,98 Persen

image
Penerima dana PSKS

Semarang, 12/5 (Beritajateng.net)- Persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) hingga akhir 2014 yang masih tinggi menjadi fokus masalah di Provinsi Jawa Tengah. Fakta ini menuntut upaya maksimal pemerintah dalam menyusun rencana kerja mendatang agar lebih efektif mengatasinya.

“Ada beberapa sektor yang menjadi prioritas pembangunan Jateng pada tahun 2016. Utamanya penduduk miskin dan pengangguran. Berdasarkan capaian tahun 2014, persentase penduduk miskin sebesar 13,58 persen, sedangkan TPT sebesar 5,68 persen,” papar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah Urip Sihabudin SH MH dalam Dialog Interaktif Legislatif-Eksekutif Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 di Kantor BAPPEDA, Selasa (12/5).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan penduduk miskin di Jawa Tengah turun 4,98 persen menjadi 8,6 persen pada 2016 Sementara TPT akan diturunkan menjadi 4,66 persen.

“Kami berbagi tugas dengan kabupaten/kota untuk menekan persentase penduduk miskin di antaranya melalui bea siswa miskin dan bantuan pembangunan bagi rumah tidak layak huni (RTLH). Selain itu, BPJS Kesehatan non kuota masih tersisa 1,6 juta akan diselesesaikan oleh kabupaten/kota sebesar 70 persen dan Pemprov Jateng sebesar 30 persen,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman SS meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dia menyarankan, aparatur pemerintah di tingkat kecamatan hingga desa juga didayagunakan untuk memantau perkembangan warga di wilayahnya masing-masing. Sehingga, akan diketahui data warga miskin dan pengangguran secara lebih rinci.

Usulan Sukirman disambut baik Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP. Dia menjelaskan pihaknya kini sudah menginisiasi posko atau desk yang berfungsi menghimpun laporan dari masyarakat, sekaligus memantau program jaminan yang dicanangkan pemerintah pusat.

“Kalau angka kemiskinan itu tinggi, jangan pernah takut untuk mengakui sehingga jangan merubah data. Kalau kita harus mengacu by name dan by address dari BPS itu memang tidak ada. Tapi BPS saat ini sedang update data. Pemerintah juga harus kejar dengan menyediakan posko atau desk untuk memantau seluruh yang akan diberikan oleh pemerintah pusat. Seperti jaminan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan,” tandasnya.

Informasi yang masuk, lanjutnya, akan digunakan untuk pemutakhiran data, khususnya kemiskinan. Dia menambahkan, untuk menekan TPT, empat profesi harus ‘dibereskan’. Yakni petani, nelayan, UMKM, dan buruh perkotaan.

Unik, Penyusunan RKPD Jateng

Proses penyusunan RKPD di Provinsi Jateng terbilang unik. Sebab, tidak hanya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, namun juga menyediakan ruang dialog bagi legislatif untuk turut
menentukan prioritas pembangunan. Urip membeberkan, masyarakat mengusulkan sekitar 22 ribu kegiatan untuk prioritas pembangunan dengan nominal berkisar Rp 23 triliun.

“Untuk dewan, karena ada ruang dialog, kami buka lagi sampai tanggal 18. Harapan kami bahwa seluruh kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2016 sudah masuk semua di situ (RKPD, red). Kalau kami (eksekutif, red) punya prioritas, lalu dewan juga punya prioritas yang diperoleh melalui masa resesnya, maka sama-sama digabung dan dibahas. Kegiatan di reses itu ada 8.670 dengan nominal Rp 1,356 triliun. Karena ada usulan baru, nanti akan terlihat setelah tanggal 18 berapa jumlah kegiatan yang diusulkan dan masuk ke dalam prioritas pembangunan,” pungkasnya.

Selain pengurangan kemiskinan dan pengangguran, isu strategis yang dibahas pada dialog tersebut adalah pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan dan energi, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.(jatengprov.go.id)