Home Lintas Jateng Jateng Dorong Tanaman Tumpangsari Dukung Kedaulatan Pangan

Jateng Dorong Tanaman Tumpangsari Dukung Kedaulatan Pangan

image
Ilustrasi tanaman tumpangsari

Wonogiri, 29/11 (Beritajateng.net) – Pemerintah Provinsi Jateng terus mendorong mengembangkan tanaman semusim cara tumpang sari atau di bawah tegakan untuk mendukung kedaulatan pangan di wilayahnya.

“Kami bersama Perhutani Jateng untuk memanfaatkan lahan-lahan untuk menanam tanaman pangan di bawah tegakan untuk mendukung kedaulatan pangan,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di sela acara memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Indonesia (BMN) 2014, yang dipusatkan di Desa Tempursari, Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Sabtu.

Menurut Ganjar Pranowo, program penanaman pangan di bawah tegakan tersebut bekerja sama dengan Perum Perhutani dan Akademisi dari UGM Yogyakarta, dengan tujuan mendorong kedaulatan pangan, sekaligus memanfatkan lahan-lahan milik Perhutani di Jateng.

“Kita pilih sistem ini, karena bermanfaat luar biasa. Hasil riset varietas luar biasa, sehingga Perhutani dapat mendorong program itu,” kata Ganjar Pranowo.

Menurut Gubernur, pada program tahun pertama pihaknya akan memberikan subsidi kepada masyarkat berupa bibit dan pupuk. Setelah panen pertama hasilnya bisa membeli bibit dan pupuk dan sisanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat penggarap di sekitar hutan.

Pemprov Jateng telah melakukan percontohan pengembangan tanaman tumpang sari di empat lahan milik Perhutani di daerah KPH Pati, Cepu, Randu, dan Banyumas dengan luas 160 hektare. Tanaman tumpangsari yang ditanam padi dan jagung serta jenis empon-empon.

“Kami tahun depan akan terus mengembangkan program ini, dengan luas 200 hektare di daerah yang lainnya,” katanya.

Provinsi Jateng selain mendorong kedaulatan pangan dengan menanam tanaman pangan tupangsari, juga soal air. Seperti di Waduk gajah Mungkur Wonogiri yang memiliki sedimentasi yang tinggi sebenarnya bukan teknis pengerukannya.

Namun, kata Gubernur, bagaimana itu yang harus dihentikan dengan cara menanam. Inilah, yang didorong dan pemerintah daerah hanya perlu dukungan pusat untuk terus menanam agar sedimentasi bisa teratasi.

Menurut Gubernur, luas wilayah Jateng sekitar 3,250 juta hektare, dan 651.083 hektare di antaranya, berupa hutan negara, sedangkan sekitar 22,86 persen hutan rakyat.

Namun, daerah Jateng masih memiliki lahan kritis yakni luasnya sekitar 19,52 persen atau 634.601 hektare.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jateng tidak henti-hentinya menyerukan kepada kepala daerah seperti wali kota dan bupati untuk mengajak masyarakat gemar menanam di wilayahnya masing-masing. (ant/pj)