Home News Update IPW Minta Polri Tak Beri Izin ISL 2015 Sebelum Menpora-PSSI Damai

IPW Minta Polri Tak Beri Izin ISL 2015 Sebelum Menpora-PSSI Damai

image

Semarang, 23/4 (Beritajateng.net)-Mabes Polri diharapkan mencermati perkembangan dan dinamika persebakbolaan nasional, sehingga Polri bisa bersikap netral dan tidak buru buru mengeluarkan izin keramaian untuk kegiatan tanding lanjutan ISL 2015 pada 25 April lusa. Baik untuk kubu PSSI maupun kubu Menpora.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan sebaiknya, Polri memperpanjang penundaan tanding ISL hingga konflik antara Menpora-PSSI selesai dan kedua belah pihak yang bersengketa menemukan solusi yang terbaik bagi persepakbolaan nasional.

IPW menyampaikan, imbauan ini agar situasi persebakbolaan Indonesia kondusif dan tidak menjadi ancaman bagi situasi kamtibmas. Selain itu Polri sebagai unsur pemerintahan perlu satu sikap dengan unsur pemerintahan lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di lapangan.

Namun Polri juga jangan mau diperalat oleh oknum pemerintah, untuk kepentingan oknum tersebut. Sebab, setelah membekukan PSSI, Menpora menyerahkan pengelolaansepakbola kepada KONI dan KOI.

Dalam keputusannya, Menpora mengatakan,seluruh pertandingan Indonesia Super League/ISL 2015, Divisi Utama,Divisi I, II, dan III tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan supervisi KONI dan KOI bersama Asprov PSSI dan Klub setempat. Selain itu Menpora mengirim surat kepada Kapolri agar tidak mengeluarkan ijin keramaian untuk tanding lanjutan ISL 2015 (versi PSSI) yang akan dimulai 25 April ini.

Surat itu dikirimkan Menpora kepada Kapolri pada20 April 2015. Bagaimana pun Polri harus menghargai dan mempertimbangkan surat Menpora ini. Untuk itu sebaiknya, Polri memanggil kedua belah pihak, yakni PSSI dan Menpora untuk mencari solusi yang tepat sebelum mengeluarkan ijin keramaian untuk tanding lanjutan ISL 2015. Sebelum ada solusi yang tepat sebaiknya Polri tidak mengeluarkan ijin dan harus memperpanjang penundaan tanding ISL 2015. Jika satu pihak diberi ijin dan pihak lain tidak diberi ijin, sama artinya Polri menciptakan konflik. Dampaknya benturan akan terjadi dilapangan, yang dikhawatirkan benturan ini akan menjadi ancaman bagi situasi kamtibmas.(BJ)