Home Nasional IPW : Langkah Tepat Polisi Ijinkan Arema vs Persija

IPW : Langkah Tepat Polisi Ijinkan Arema vs Persija

neta

Semarang, 5/4 (BeritaJateng.net) – Menpora dan BOPI jangan bersikap diskriminatif dalam melakukan pembinaan olahraga, khususnya sepakbola. Sebab, sikap diskriminatif Menpora dan BOPI pada Arema dan Persebaya bisa memicu
kerusuhan dan gangguan keamanan yang akan merepotkan pihak kepolisian.

Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane mendukung langkah kepolisian yang “mengijinkan” dilakukannya pertandingan Arema vs Persija di Malang pada Sabtu 4 April 2015 lalu, meski Menpora dan BOPI tidak mengeluarkan rekomendasi untuk laga ISL 2015 tersebut.

“Kami berharap kepolisian “mengijinkan” pertandingan Persebaya vs Kukar di Surabaya
pada 5 April 2015 ini. Jika kepolisian tidak “mengijinkan”
dikhawatirkan suporter klub sepakbola itu marah dan terjadi hal hal yang tidak diinginkan,” ujar Neta, Minggu.

IPW berharap, dalam membuat kebijakan untuk persepakbolaan nasional, Menpora dan BOPI melihat sisi keamanan dan potensi gangguan sosial lainnya, mengingat klub sepakbola memiliki suporter yang fanatik.

“Sangat aneh, jika dalam laga ISL 2015, Menpora dan BOPI hanya memberi rekomendasi pada klub-klub lain, sementara klub selegendaris Arema dan Persebaya tidak diberi rekomendasi. Sikap tersebut tidak hanya diskriminatif tapi Menpora dan BOPI sudah memecahbelah persepakbolaan nasional,” ujarnya.

Untuk itu IPW memberi apresiasi pada kepolisian yang sudah “memberi” ijin dan membiarkan Arema bertanding dengan Persija. Polri tidak larut dalam sikap arogansi Menpora dan BOPI yang diskriminatif. Bahkan Polri
berhasil menunjukkan fakta kepada Menpora dan BOPI bahwa tanding Arema vs Persija berjalan aman dan lancar.

Sebaliknya, jika ijin tanding
tidak “diberikan” dipastikan kekacauan akan terjadi, mengingat
suporter kedua klub sudah berada di Malang.

“Jika kekacauan dan kerusuhan terjadi akibat kemarahan suporter, apakah Menpora dan BOPI akan bertanggungjawab? Faktor inilah yang tampaknya tidak diperhitungkan Menpora dan BOPI dalam membuat kebijakan tentang persepakbolaan nasional. Sikap Menpora dan BOPI yang diskriminatif dan membahayakan keamanan ini agaknya perlu dicermati Presiden Jokowi,” pungkasnya. (BJ)