Home Hukum dan Kriminal IPW : Kejati Jatim Harus Tuntaskan Kasus Penyelewengan Dana Hibah Kadin

IPW : Kejati Jatim Harus Tuntaskan Kasus Penyelewengan Dana Hibah Kadin

image

Jakarta, 30/3 (Beritajateng.net) – Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim untuk menuntaskan kasus penyelewengan dana hibah di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, dengan menjadikan Ketua Umum Kadin Jatim La Nyalla Matalitti sebagai tersangka dan menahannya.

Rencananya Selasa 31 Maret 2015, La Nyalla akan kembali diperiksa Kejati Jatim. IPW mencatat, selain di Kejati Jatim, di Polda Sulsel La Nyalla juga terkena dua kasus, yakni pencemaran nama baik terhadap Kadir Halid dimana La Nyalla sudah menjadi tersangka. Selain itu juga kasus penganiayaan terhadap Ryan Latif.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan pihaknya menilai, La Nyalla perlu dijadikan tersangka dalam kasus penyelewengan dana hibah di Kadin Jatim. Sebab dua bawahannya, yakni NS dan DKP juga sudah dijadikan tersangka dan ditahan Kejati Jatim.

“Sangat aneh jika NS dan DKP sebagai bawahan dalam kepengurusan Kadin Jatim telah dijadikan tersangka dan ditahan dalam kasus penyimpangan keuangan negara Rp 20 miliar, sementara La Nyalla sebagai ketua umum tidak dijadikantersangka,” ujarnya Senin (30/3).

Padahal menurutnya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin,pengeluaran/penggunaan dana di tubuh organisasi harus diketahui dan disetujui dewan pengurus melalui ketua umum. Hal ini juga dijabarkan dalam keputusan Dewan Pengurus Kadin Nomor: Skep/133/DP/XII/2011tanggal 12 Desember 2011.

Sehingga ungkap Neta setiap penerimaan bantuan dana wajib dilaporkan kepada dewan pengurus melalui ketua umum dan harus dipertanggungjawabkan serta diaudit. “Artinya, pengeluaran dana hibah harus dapat dibuktikan kebenarannya sesuai dengan mata anggaran, prioritas kebutuhan, prinsip dan pedoman akuntansi dan tata cara prosedur yang ditetapkan,”tandasnya.

Dengan ditahannya dua pengurus Kadin itu ungkapnya semakin menguatkan bahwa pemanfaatan dan penggunaan dana hibah tersebut memang tidak bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. “Apalagi, mereka sudah sempat mengembalikan uang Rp 5 Miliar ke Kejati Jatim,” tambahnya.

Kendati sudah mengembalikan uang yang dikorupsi, bukan berarti mereka akan dibebaskan. Namun sebaliknya, Kejati Jatim harus menuntaskan dan membongkar pemberian uang rakyat ke Kadin Jatim itu dengan menjadikan ketua umumnya La Nyalla sebagai tersangka dan menahannya, seperti NS dan DKP agar proses hukumnya berjalan cepat dan tidak diskriminatif.(BJ)

Advertisements