Home Hukum dan Kriminal IPW: Kasus Risma Malapetaka Hukum Buatan Polda Jatim

IPW: Kasus Risma Malapetaka Hukum Buatan Polda Jatim

Mantan wali kota Surabaya Risma
Mantan wali kota Surabaya Risma
Mantan wali kota Surabaya Tri Rismaharini.

Jakarta, 25/10 (BeritaJateng.net) – Ind Police Watch (IPW) mengecam keras terhadap apa yang dilakukan Polda Jatim dalam kasus Risma. Kasus ini menunjukkan bahwa Kepolisian tidak becus dan tidak bisa bersikap seenaknya, mentang-mentang punya kekuasaan dalam melakukan penegakan hukum.

Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane mengatakan, jajaran Kepolisian jangan bersikap seenak udelnya dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dan seenak udelnya pula melakukan SP3 terhadap orang yang sudah dijadikan tersangka.

“Kasus Risma adalah kekacauan hukum dan sekaligus malapetaka hukum akibat sikap seenak udelnya dalam melakukan penegakan hukum yang dilakukan jajaran Kepolisian, khususnya di Polda Jatim,” ujar Neta melalui rilisnya.

Akibatnya, lanjut Neta, sikap Polda Jatim dalam menangani kasus Risma membuat bingung publik dan berpotensi memicu konflik sosial di Surabaya maupun Jatim.

Terjadinya polemik terhadap status Risma sebagai tersangka adalah akibat kecerobohan, ketidaktransparanan dan ketidakpedulian Kapolda Jatim. Akibatnya terjadi politisasi dalam kasus Risma.

“Situasi ini jelas sangat berbahaya bagi situasi kamtibmas Surabaya menjelang Pilkada serentak pada 9 Des mendatang. Bagi pendukung Risma, Polda Jatim bisa dituduh berusaha mengganjal dan menggagalkan Risma dalam pilkada serentak. Sebaliknya, bagi lawan politik Risma, Polda Jatim bisa dituduh melindungi Risma, kok sudah jadi tersangka kasusnya tiba-tiba diSP3,” ungkapnya.

Untuk itu, IPW mendesak Kapolri segera turun tangan dan memerintahkan Kapolda Jatim menjelaskan kepada publik mengenai posisi yg sebenarnya dalam kasus Risma.

Sebab dari data yg diperoleh IPW ada kejanggalan dalam kasus Risma. Apakah kejanggalan ini sengaja dimainkan para oknum untuk bermanuver atau ada hal lain. Lihat saja, dalam berkas SPDP itu Polda Jatim menetapkan Risma sebagai tersangka sejak 28 Mei 2015 tapi baru mengirimkan SPDPnya ke kejaksaan pada 30 September 2015.

“Aneh memang. Sebab saat SPDP itu dikirim, situasi politik Surabaya sdh mulai panas. Risma menjadi calon walikota, bahkan sempat menjadi calon tunggal. Tapi kenapa polisi tiba-tiba mengirimkan SPDP ke kejaksaan. Sementara Kapolri mengatakan kasus Risma sebenarnya sudah dihentikan. Anehnya, Polda Jatim tidak pernah mengumumkan kasus Risma dihentikan,” katanya.

Penanganan kasus Risma sendiri tidak pernah diungkap secara transparan ke publik, baik pengiriman SPDPnya maupun proses penghentiannya.

Tiba-tiba muncul pernyataan dari kejaksaan, Risma menjadi tersangka oleh Polda Jatim. Ada apa di balik semua ini? Untuk itu Kapolri perlu mengevaluasi kinerja Kapolda Jatim.

Jangan sampai “kampungnya Kapolri” justru menjadi daerah konflik di pilkada serentak akibat kecerobohan, ketidaktransparanan dan ketidakpedulian elit kepolisian di jatim. Selain itu peng-SP3an kasus Risma tidak bisa ujug-ujug dikeluarkan, melainkan harus ada proses transparansi agar tidak muncul kesan Kepolisian bersikap seenak udelnya dalam melakukan penegakan hukum.

Seperti yang telah diwartakan, penetapan tersangka calon Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma dalam kasus korupsi Pasar Turi membuat geger.

Informasi itu langsung diumumkan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Romy Ariezyanto. Dia mengaku telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Menurut Romy, SPDP tersebut diterima dari Kepolisian Daerah Jawa Timur pada 30 September lalu. Tak ayal, berita itu pun menjadi heboh.

Risma yang tengah disibukkan Pilkada Kota Surabaya mengaku terkejut dengan penetapan dirinya sebagai tersangka kasus Pasar Turi. Dia merasa upayanya membantu para pedagang, ternyata membawanya pada persoalan hukum.

Menurut calon wali kota nomor urut dua ini, kasus yang menyeretnya itu, sudah berjalan lama, dan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) itu, sudah dikeluarkan Polda Jawa Timur pada bulan Mei 2015 lalu.

Saat itu, Risma mengaku hanya menjadi saksi dalam kasus itu. Dia menuturkan, kejadian bermula ketika pengembang Pasar Turi, PT Gala Bumi Perkasa, meminta Pemkot Surabaya membongkar tempat penampungan sementara (TPS). Saat itu masih ditempati para pedagang di sekitar Gedung Pasar Turi yang terbakar.

Namun, berdasarkan aturan, mekanisme pembongkaran aset pemerintah daerah itu, harus melalui teknis-teknis yang melibatkan DPRD Surabaya. Menurut dia, SPDP itu memang pernah dikeluarkan pada Mei 2015 lalu, namun statusnya adalah sebagai saksi.

“SPDP itu memang sudah dikeluarkan Mei 2015 lalu, dan status saya sebagai saksi. Kemudian dilakukan gelar perkara pada pertengahan September kemarin. Saat ini, saya masih menunggu hasil gelar perkara Polda Jatim,” jelasnya.

Atas penetapan tersebut kubu Risma nampaknya tidak akan tinggal diam. Selain akan berkoordinasi dengan DPP PDIP, calon petahana di Pilkada Surabaya ini juga akan meminta klarifikasi kepada Kejati dan Polda Jatim.

“Tim Risma-Whisnu meminta Kapolda Jatim dan Kajati Jatim memberikan klarifikasi segera duduk masalah ini agar tidak menjadi black campaign untuk pasangan Risma-Whisnu,” ujar Juru bicara tim Tim Risma-Whisnu, Didik Prasetiyono.

Menurut Didik, klarifikasi tersebut perlu dilakukan karena antara Kejati dan Polda Jatim tidak satu suara soal penetapan tersangka Risma. Kejati mengaku menerima SPDP dari Polda Jatim, namun anehnya Polda Jatim membantahnya.

“Kami percaya masyarakat bisa menilai siapa yang benar dan ada apa di balik peristiwa ini, tentunya kental nuansa rekayasa politik dihubungkan dengan 47 hari menjelang pilkada Kota Surabaya,” ujar Didik. (Bj)