Home Nasional IPW: Jika Polisi-Jaksa Jadi Komisioner, KPK Sebaiknya Dibubarkan

IPW: Jika Polisi-Jaksa Jadi Komisioner, KPK Sebaiknya Dibubarkan

549
Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

Jakarta, 7/7 (BeritaJateng.net) – Tampilnya perwira Polri dalam pencalonan kepala daerah maupun di institusi lain merupakan hal positif bagi citra kepolisian dan sekaligus bisa menjadi tolok ukur kepercayaan publik pada institusi Polri yang selama ini cenderung negatif.

Namun, tampilnya perwira Polri dan pejabat Kejaksaan dalam jajaran komisioner KPK adalah sebuah langkah mundur. Sebab lahirnya KPK adalah akibat ketidakmampuan Polri dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

“Jika para perwira Polri dan kejaksaan masuk dalam jajaran Komisioner KPK, sebaiknya KPK dibubarkan saja dan pemerintah didorong untuk memperkuat Polri dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi,” ujar Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane melalui rilisnya.

Neta menyatakan, KPK akan menjadi sangat aneh, jika awalnya terbentuk karena ketidakmampuan Polri dan kejaksaan, kok malah  komisionernya justru diisi para polisi dan jaksa.

Menurutnya, secara kasat mata kemampuan dan komitmen polisi yang mendaftar sebagai Komisioner KPK bisa diukur. Antara lain, saat mereka menjadi kapolsek, kapolres, kapolda atau pejabat kepolisian lainnya, apakah mereka pernah membongkar atau menangani kasus korupsi, terutama di internalnya.

“Jika mereka tidak pernah atau tidak mau membongkar kasus korupsi, terutama di internalnya, lalu apa yang bisa diharapkan dari mereka saat duduk menjadi Komisioner KPK?,” terangnya.

Ind Police Watch (IPW) berharap Pansel KPK mencermati keberadaan para perwira Polri dan kejaksaan yang mendaftar sebagai Komisioner KPK.

Sementara berbagai lembaga survei mengatakan Polri sebagai lembaga terkorup, lalu apakah polisi-polisi itu bisa diharapkan membersihkan atau membongkar kasus-kasus korupsi di internal kepolisian. Untuk itu Pansel KPK harus bekerja keras dan harus menghindari hal-hal yang “lucu” di KPK jilid empat.  (Bj)

Advertisements