Home Hukum dan Kriminal IPW Desak Polri Usut Ijazah Palsu

IPW Desak Polri Usut Ijazah Palsu

ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

Semarang, 25/5 (BeritaJateng.net) – Ind Police Watch (IPW) mendesak Polri untuk bekerja cepat mengusut kasus jual beli ijazah atau ijazah palsu.

Ketua presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane menjelaskan Ristek dan Dikti M Nasir telah melaporkan kasus adanya jual beli ijazah, bahkan kasus ijazah aspal sudah merajalale, namun Kepolisian Republik Indonesia belum terlihat mengambil sikap, cepat, tanggap dan professional menanganinya.

“Kasus ini adalah sebuah kejahatan intelektual yang luar biasa dan melibatkan mafia pendidikan,” ungkap Pane dalam surat edarannya, Senin (25/5).

Pane menyatakan, jika kasus ijazah palsu tidak bhanya merusak citra pendidikan perguruan tinggi, lebih dari itu, kepercayaan public terhadap pendidikan perguruan tinggi lambat laun pun dapat terkikis dengan adanya kasus semacam ini di Indonesia.

Dari penelusuran IPW, lanjutnya, kasus ijazah palsu ini setidaknya memiliki tiga modus, diantaranya, penggunaan nomor induk mahasiswa yang drop out (dikeluarkan). “Si pengguna masuk di tengah jalan tapi membayar penuh uang kuliah selama delapan semester serta biaya lainnya,” imbuhnya.

Lebih dari itu, modus kedua, yakni bisa saja si pengguna mengikuti kuliah/tidak tapi setiap ujian mambayar semua biaya kuliah selama delapan semester dan biaya lainnya.

Menurut Pane, modus lain bisa saja lebih banyak, oleh karena itu modus dan jaringan mafia pendidikan tinggi yang memperdagangkan ijazah palsu ini harus segera di bongkar agar citra dan kredibilitas pendidikan di Indonesia tetap terjaga.

“Polri harus bekerja cepat melakukan penggerebekan dan penyitaan ke lembaga-lembaga pendidikan yang di curigai, sebelum lembaga tersebut menghilangkan barang bukti,” katanya.

Bukan hanya sampai disitu, Polri juga harus mengungkapkan secara transparan hasil pengusutan, berapa banyak lembaga pendidikan yang terlibat dan berapa banyak pihak perseorangan yang menggunakan jasa ini.

“Cukup banyak laporan masyarakat tentang adanya kepala daerah maupun pejabat anggota legislative yang menggunakan ijazah palsu, namun laporan tersebut tidak di proses dengan serius oleh polisi. Dengan terkuaknya kasus ini, sudah saatnya Polri menyeret pelaku dan pengguna ijazah palsu ke proses hukum agar dapat segera diadili,” lanjutnya. (Bj)