Home Hukum dan Kriminal Inspektorat Lambat Tangani Kasus Suap PTT RSUD Kendal

Inspektorat Lambat Tangani Kasus Suap PTT RSUD Kendal

Kendal, 21/1 (BeritaJateng.net) -Penanganan kasus dugaan suap penerimaan tenaga non PNS (PTT) di RSUD dr Soewondo Kendal Tahun 2015 dinilai banyak pihak terlalu lamban dan belum ada hasil pemeriksaan yang memuaskan, padahal Inspektorat Kendal telah menangani kasus ini sejak 2 (dua) bulan lalu.

Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua LSM Vok Populi, Joko Wiyono yang menyesalkan penanganan kasus suap PTT RSUD Kendal yang lemot dan lamban, tapi hasilnya yang tidak jelas.

“Padahal anggaran inspekturat kendal kan didanai negara, masak menangani gitu aja koq lelet, nanti saya suratin agar segera tuntas,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Inspektorat Kendal, Ali Yusup menjelaskan, jika kasus dugaan suap PTT di RSUD Kendal tersebut masih dalam proses pemeriksaan pihak-pihak terkait melalui Tim yang telah dibentuknya.

“Belum ada laporan, masih pemeriksaan,” ungkapnya melalui pesan SMSnya.

Ditempat terpisah salah seorang anggota Tim Pemeriksa Inspektorat Kendal, Helmy membenarkan jika kasus dugaan suap PTT RSUD Kendal ini sedang dalam penanganannya, bahkan hingga hingga kini telah 17 orang lebih yang diperiksa.

Mereka diantaranya Para pegawai PTT, korban dan juga yang diindikasikan terlibat penerima suap. “Ya sedang dalam proses pemeriksaan, sudah 17 orang yang kami periksa,” tuturnya.

Ditambahkannya, kasus ini sedang ditangani serius oleh instansinya. Namun jika belum tuntas, karena memang penanganannya harus hati-hati. “Mereka sudah suruh buat pernyataan dan pemeriksaannya pun hingga harus dilakukan dikediaman mereka mas,” imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya kasus dugaan suap penerimaan tenaga non PNS (PTT) di RSUD Kendal tahun 2015 lalu diduga tidak diserahkan ke pihak ketiga, namun diselenggaran sendiri.

Kemudian diduga ada oknum pejabat RSUD Kendal yang terlibat suap dalam penerimaan sejumlah 64 PTT RSUD Kendal ini dengan besaran suap yang diisukan mulai Rp 25 juta hingga Rp 80 jutaan. Namun hingga kini kasusnya belum juga bisa dituntaskan Inspektorat Kendal. (BJ)