Home Hukum dan Kriminal Inilah Perwal yang Jadi Celah untuk Pungli Mutasi Siswa

Inilah Perwal yang Jadi Celah untuk Pungli Mutasi Siswa

Mutasi Sekolah

Semarang, 11/2 (BeritaJateng.net) – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah ingin melakukan sistemik review agar Perwal Nomor 18 tahun 2013 bisa di tinjau ulang.

Pihaknya akan mendesak Walikota Semarang agar tidak mencantumkan pengaturan mutasi peserta didik yang justru menjadi celah penyelewengan dalam mutasi siswa.

Dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 16 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Di Kota Semarang berisi penerimaan peserta didik mutasi diatur dengan ketentuan

1.      Peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia (PNS/TNI/POLRI), orang tua/walinya memiliki surat keputusan pindah tugas dari instansi yang berwenang dan melampirkan penilaian hasil belajar dari satuan pendidikan asal.

2.      Peserta didik bukan anak PNS/TNI/POLRI, orang tua/walinya Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau surat keterangan pindah dari Lurah/Kepala Desa asal dan melampirkan hasil penilaian belajar dari satuan pendidikan asal.

3.      Perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

4.      Perpindahan satuan pendidikan dari satuan pendidikan di luar pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau satuan pendidikan yang tidak diselenggarakan dan dibina oleh Pemerintah Indonesia ke satuan pendidikan dalam lingkungan pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan seleksi penempatan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

5.      Penempatan peserta didik pindahan diutamakan pada satuan pendidikan yang sejenis dan status akreditasinya sama.

6.      Perpindahan peserta didik dilakukan paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester dan atau setelah menerima buku laporan penilaian perkembangan/laporan hasil belajar semester 1 (satu) atau semester sebelumnya

7.      Perpindahan peserta didik diusahakan pada satuan pendidikan yang berdekatan dengan tempat tinggal orang tua/wali anak didik yang bersangkutan.

8.      Penerimaan peserta didik pindahan dari luar Kota Semarang dan luar Provinsi Jawa Tengah harus mendapat persetujuan dari kepala satuan pendidikan yang dituju dan diketahui oleh Kepala Dinas.

9.      Peserta didik pindahan dari madrasah (MI/MTs/MA/MAK) dapat diterima pada satuan pendidikan umum yang setingkat.

10.  Satuan pendidikan asal wajib melengkapi berkas pindahan peserta didik dengan menyerahkan buku laporan tentang sikap/perilaku/budi pekerti, dan kepribadian serta prestasi akademik peseta didik kepada satuan pendidikan yang dituju.

Dalam Perwal di atas, menurut Achmad Zaid, bisa menjadi celah penyelewengan oknum sekolah untuk melakukan pelanggaran. Ia menyimpulkan, terdapat praktik pungutan liar yang dilakukan oleh sejumlah Kepala SMA Negeri di Kota Semarang.

Potensi terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) itu terjadi manakala terdapatnya migrasi yang dilakukan oleh siswa sekolah swasta ke sekolah negeri di Kota Semarang.

Menurutnya, perpindahan seharusnya hanya dilakukan antarsatu homebase saja. Misalnya, dari sekolah negeri ke sekolah negeri, atau dari sekolah negeri ke swasta, serta migrasi antar sekolah swasta.

“Setelah kami datangi beberapa sekolah swasta di Kota Semarang, kami peroleh data perpindahan siswanya ke sekolah negeri dalam jumlah yang tidak sedikit. Padahal nilai siswa tersebut berada di bawah standar masuk SMA Negeri tujuan. Ini merupakan modus baru,” ujarnya.

Jika ditilik dari jumlahnya yang cukup banyak, tambahnya, terlebih jika ditinjau dengan regulasi, yakni Peraturan Wali Kota No 6 tahun 2014 tentang pengaturan mutasi siswa yang kami menilai tidak patut. Apalagi secara administratif perpindahan siswa sekolah swasta ke negeri tidak memenuhi nilai.

Jika hal ini dibiarkan, pihaknya khawatir siswa sekolah swasta akan pindah semua ke sekolah negeri. Dinyatakan Zaid, sebagai orang lapangan, kejadian migrasi ini kental dengan aroma KKN yang di dalamnya ada unsur transaksional.

Sebab, tidak mungkin sekolah negeri secara tiba-tiba mau menerima siswa sekolah swasta jika tidak ada kesepakatan tertentu.

Dikatakan Zaid, banyaknya siswa swasta yang melakukan migrasi ke sekolah negeri disinyalir dikarenakan merupakan anak dari orang yang memiliki pemangku kebijakan. Sehingga hal tersebut, lanjutnya, sangatlah mencederai hak masyarakat yang lain.

“Dari data-data ini akan kita telusuri satu per satu. Kalau dilogikakan, sangat tidak mungkin jika anak orang biasa dengan mulus bisa pindah ke sekolah negeri. Pasti di situ ada main antara orang tua dan kepala sekolah negeri tujuan. Mana ada asap kalau tidak ada api?,” katanya setengah bertanya.

Melalui pengumpulan data yang dilakukan oleh pihaknya, Zaid mengatakan akan mengoordinasikan dengan pihak DPRD dan Pemkot Semarang agar memanggil seluruh kepala sekolah negeri dan swasta sehingga terdapat kejelasan bagaimana mekanisme perwal tersebut, karena cenderung dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. (BJ05)