Home Hiburan Ingin Realisasikan Wisata Pantai, Pemkot Semarang Terkendala Pembebasan Lahan

Ingin Realisasikan Wisata Pantai, Pemkot Semarang Terkendala Pembebasan Lahan

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

Semarang, 7/7 (BeritaJateng.net) – Wali Kota Semarang menyatakan keinginannya untuk merealisasikan pembangunan wisata pantai di Kota Semarang.

“Siapa yang tidak berkeinginan memiliki wisata pantai. Kota Semarang ini sebagai kota pesisir yang bentangan perbatasan dengan laut panjangnya, tapi kok kita tidak punya wisata pantai yang dikelola sendiri oleh pemerintah, padahal yang dikelola swasta ada,” kata Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi di Semarang, Senin.

Menurutnya, meski proses pembangunan wisata pantai hingga saat ini masih terkendala pembebasan lahan, namun pihaknya terus berupaya untuk melakukan pendekatan pada pemilik lahan yang masih meminta ganti lahan dengan harga yang sangat tinggi.

“Sebagai wisata pesisir, tentunya kami berkeinginan memiliki wisata pantai yang di kelola pemerintah,” ujarnya menanggapi pertanyaan salah satu warga yang menanyakan perihal wisata pantai.

Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi menjelaskan, jika Pemkot dan Dewan telah ketok palu dengan rencana pengelolaan wisata pantai oleh pemerintah kota.

Salah satu tempat potensial yang dipilih ialah di daerah Trimulyo Kecamatan Genuk, Semarang. “Tahapannya telah dimulai dengan pembebasan lahan, namun hingga tiga tahun anggaran pembebasan lahan tersebut gagal direalisasikan karena belum ada kecocokan harga dengan pemilik lahan,” papar Hendi.

Pembebasan lahan terkendala karena perbedaan antara nilai aprasial dengan harga yang diinginkan oleh pemilik lahan sangat mencolok. Lahan tersebut rata-rata berupa lahan tambak, tanahnya mengandung lumpur, dan jauh dari permukiman. Tapi warga meminta dengan harga yang sangat tinggi.

“Dengan kondisi lahan tersebut menurut kita kan Rp. 200 ribu per meter saja sudah baik, tapi pemilik lahan menawarkan ke Pemkot Rp. 3 juta per meter. Sehingga sampai sekarang belum ketemu formulasinya untuk mencapai kesepakatan, kalau kita menabrak ketentuan aprasial justru salah,” terang Hendi.

Menurutnya, kalau jumlah lahan yang belum tercapai kesepakatan tidak sampai 75%, atau sebagian besar sudah dikuasi oleh pemkot kemudian ada yang menolak maka bisa dilakukan konsinyasi. Tetapi ini dari nol atau star penawaran harga saja sudah sangat jauh selisihnya. Sehingga dirasa perlu ada terobosan-terobosan lain supaya lahan tersebut bisa dimiliki oleh pemkot.

“Misalnya tidak beli tambak, tapi beli lahan yang sudah jadi milik swasta. Bisa juga. Karena nilai aprasial itu tidak melihat titik eksisting daripada lokasi yang mau dibeli pemerintah. Tapi kita tetap akan lakukan pendekatan ke warga,” tegasnya. (Bj05)