Home Headline Indeks Kerawanan Pilgub Jateng Masuk Kategori Sedang

Indeks Kerawanan Pilgub Jateng Masuk Kategori Sedang

822
0

SEMARANG, 7/12 (Beritajateng.net) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng merilis, indeks kerawanan pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jateng 2018 masuk dalam kategori sedang, skornya berada di angka 2,15.

Ketua Bawaslu Jateng Fajar Saka mengungkapkan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) terdiri dari tiga kategori, yakni rendah (0 – 1,99), sedang (2,00 – 2,99) dan tinggi (3,00 – 5,00).

“Tingkat kerawanan Pilgub Jateng 2018 ada pada partisipasi masyarakat yang masih kurang, kekerabatan calon dan mobilisasi aparat sipil negara (ASN),” ungkapnya, Kamis (7/12), Di kantornya, Papandayan Semarang.

Mantan Ketua KPU Jateng ini menjelaskan, Angka IKP pilgub Jateng sangat mungkin bertambah kalau incumbent (Ganjar Pranowo) mendapat rekomendasi untuk maju lagi dalam Pilgub tersebut, karena berpeluang terjadinya mobilisasi ASN oleh pihak pihak tertentu.

“Kalau incumbent mendapat rekomendasi untuk maju lagi, pengawasan kita dalam masalah mobilisasi ASN dan penggunaan fasilitas negara harus kita lakukan secara ekstra,” jelasnya.

Fajar mengharapkan, masyarakat ikut mengawasi jalannya pilgub termasuk kemungkinan adanya mobilisasi ASN dan penggunaan fasilitas negara. Karena selama ini partisipasi masyarakat dalam persoalan ini masih tergolong rendah.

“Jumlah temuan pelanggaran masih lebih tinggi dibanding laporan masyarakat. Ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam ikut mengawasi jalannya pilgub masih rendah,” katanya.

Fajar Menambahkan, pihaknya akan terus melakukan edukasi agar partisipasi masyarakat lebih meningkat.

“Partisipasi masyarakat dalam ikut mencoblos pada pilgub 2013 juga masih kurang mengingat masih dibawah 60 persen,” bebernya.

Pada kesempatan tersebut Fajar juga menyampaikan bahwa persoalan money politics masih menjadi ranah pengawasan yang lebih intensif mengingat kecenderungannya terus terjadi.

“Regulasi pelaksanaan pilkada masih berdasar pada Undang Undang Nomor 10 tahun 2016, dimana pemberi dan penerima bisa dikenakan sangsi pidana sampai pengguguran sebagai peserta pilkada maupun sebagai pemenang pilkada,” pungkasnya.

(NK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here