Home Ekbis IKM Minta Pemerintah Permudah Syarat SVLK

IKM Minta Pemerintah Permudah Syarat SVLK

industri Barecore

— Jatuh Bangun Pengusaha Kayu Urus SVLK

SOLO, 23/9 (BeritaJateng.net) – Tujuan pemerintah terapkan  SVLK salah satunya adalah agar kayu hijau asal Indonesia memiliki riwayat yang jelas agar  standart kayu asal Indonesia bisa di akui negara Asia, Amerika, juga Uni Eropa khususnya.

Disamping itu dengan adanya SVLK mampu meningkatkan daya saing produk perkayuan Indonesia, kurangi pembalakan liar juga perdagangan gelap kayu agar kehidupan masyarakat yang bergelut di bidang perkayuan makin sejahtera.

Meski adanya Deklarasi Ekspor, pelaku usaha kayu sudah bisa mengekspor produknya ke Uni Eropa, namun pemerintah tetap mengharuskan semua industri kayu memiliki SVLK. Biayanya yang dikeluarkan juga tidak murah antara Rp 40-70 juta dengan melibatkan lembaga sertifikasi.

Sementara itu bagi para pelaku usaha justru mempertanyakan apakah dengan adanya SVLK, kayu sudah lolos verifikasi bisa  menjamin harga kayu akan naik.

Selama ini buyer selalu memesan dengan harga yang tetap, padahal semua bahan baku naik. Kondisinya pengrajin di tingkat IKM yang semakin terjepit.

Pelaku usaha kecil dan menengah berharap  pemerintah memberikan subsidi untuk pengurusan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dirasa sangat memberatkan. 

Harusnya pemerintah justru memberi  subsidi karena produk IKM juga menghasilkan devisa bagi negara.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, Kementerian Lingkungan Hidup, Agus Justianto, SVLK adalah ‘kartu as’  agar ekspor produk kayu dan hasil olahan kayu ke negara Uni Eropa sebagai tanda kayu legal yang sudah lolos verifikasi.

Pemerintah bekerjasama dengan Uni Eropa terkait  penegakan hukum dan tata kelola perdagangan bidang kehutanan (Forest Law Enforcment Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement – FLEGT-VPA).

“Isinya, negara Uni Eropa diharapkan mengakui legalitas kayu dan produk kayu dari Indonesia, sehingga proses ekspor dapat melalui green lane,” ujarnya usai acara  sosialaisasi Outtearch Programme di Balaikota Solo, Jawa Tengah  belum lama ini.

Pelaku IKM meminta agar bisa mendapat subsidi terkait pengurusan SVLK, dan  pemerintah merepon dengan memangkas aturan SVLK yang bisa dilakukan secara berkelompok.

Pengajuan  dalam satu kelompok berjumlah 5 IKM yang semuanya harus memiliki legalitas perusahaan yang lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang diberlakukan.

Pasalnya jika nanti dalam internal audit ada salah satu IKM yang gagal secara otomatis semua kelompoknya juga batal dan gugur.

Keluarnya  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no.95/2014 tentang penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak, KemenLHK siap membantu para IKM lewat pemangkasan biaya pembuatan SVLK hingga 30%-60%.

Termasuk gratiskan bagi IKM yang terkendala biaya termasuk juga memberikan pendampingan bagi pelaku IKM.

Kendala Dalam Pendampingan SVLK

Pemerintah juga memberikan pendampingan terhadap para pengelola hutan hak serta industri kecil dan menengah (IKM) agar mereka siap selama proses fasilitasi dalam penyiapan SVLK untuk proses audit sertifikasi terhadap IKM dengan sistem sertifikasi kelompok.

Sardi, Kasie Pengawasan dan Pemantauan Industri Kabupaten Klaten Kendala selama dalam proses pendampingan kepengurusan IKM untuk mendapatkan SVLK karena pengusaha tidak siap terkait perijinan.

“Padahal standart audit SVLK harus memiliki legalitas usaha,” jelasnya.

Pemerintah daerah Kabupaten Klaten juga sudah berperan aktif membantu regulasi tersebut pada tahun 2014 lalu, sudah merilis Peraturan Bupati No.16 Tahun 2014 yang berisi percepatan waktu pengurusan semua proses perizinan.

“Terobosan lain yang diberikan Pemkab Klaten bagi IKM yang sudah  mendapat sertifikat SVLK akan  mendapat insentif fiskal berupa potongan sekitar 20%,” paparnya.

Padahal ungkap Sardi pemerintah pusat sendiri melalui Kementerian LHK, telah menyiapkan dana dari APBN dan Lembaga Donor Multistakeholder Forestry Program (MFP) juga  memperbolehkan sertifikasi secara berkelompok dan pemotongan standart biaya audit.

“Namun sebelumnya banyak juga pengusaha yang melakukan pengurusan SVLK secara mandiri. Meski untuk itu mereka harus membayar cukup mahal untuk mendapatkan sertifikat tersebut,” paparnya.

Dalam tahun 2015 ini, pemerintah dibantu lembaga donor untuk tahap pertama sudah sudah memfasilitasi kelompok IKM dan sudah turun sebanyak 5 SVLK yang di peroleh secara berkelompok yang berasal dari sentra industri kayu di Klaten.

Kesulitan terbesar selama menjadi pendamping IKM unuk mengurus SVLK adalah memberi pemahanan terhadap beberapa IKM yang memiliki pola management yang berbeda, juga untuk memfasilitasi beragam perijinan yang menjadi syarat utama pengajuan SVLK.

“Bayangkan saja mengumpulkan 20 orang agar mau meluangkan waktunya untuk kepengurusan SVLK sangat sulit. Banyak dokumen yang harus dipersiapkan,” jelasnya.

Ditemui terpisah Kasi Pendampingan SVLK Departemen Perdagangan dan Perindutrian Sukoharjo, Dwi Karyanto menyebutkan wilayah Solo dan Sukoharjo dalam pekan ini ada 10 kelompok IKM yang mendapat bantuan sertifikat SVLK secara gratis. Dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan kelengkapan administrasi.

Internal audit grup sistem verifikasi dan legalitas kayu (SVLK) bagi anggota  Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Solo Raya kelompok Pertama yang mendapat bantuan dari  kementrian mulai dilakukan Senin (21/9/2015) lalu secara bertahap.

“Pemerintah melalui kementrian terkait menanggung biaya sertifikasi serta biaya pendampingan untuk mengurus SVLK. 4 berada di wilayah Sukoharjo, dan 6 berada di wilayah Solo,” ucapnya.

Molornya proses Internal audit grup SVLK kendalanya ungkap Dwi Karyanto terbentur perizinan. Dimana  Tidak jarang juga  terkadang  satu perusahaan ada yang memiliki pabrik lebih dari satu sehingga izin HO dan IUI harus diurus per lokasi.

“Pasalnya jika memiliki pabrik di lokasi wilayah yang berbeda perijinan harus diurus di semua wilayah,” jelasnya.

“Senin (21/9/2015) lalu kita cek untuk kelengkapan administrasi dan persyaratan lainnya. Jika semua persyaratan terpenuhi dan lengkat (10 perusahaan) maka proses terus berjalan. Namun jika ada satu saja persyaratan dari salah satu perusahaan gagal, maka semuanya juga akan gagal,” terangnya.

Informasi yang diperoleh saat melakukan investigasi dan penelusuran di lapangan banyak pengusaha terbentur karena legalitas usaha. Pasalnya banyak pengusaha yang lokasi industrinya tidak sesuai dengan zona usaha yang ditetapkan pemerintah daerah.

Belum lagi banyaknya pemilik modal yang memiliki kantor pusat di wilayah lain namun karena sesuatu alasan mereka banyak mendirikan pabrik maupun gudang untuk operasional di lain daerah. Sehingga proses perijinannya juga harus berasal dari dua daerah juga.

Industri yang berkembang saat ini  banyak yang berada di kawasan pemukiman penduduk. Salah satu narasumber yang ikut dalam penelusuran (nama disamarkan) menyatakan banyak pelaku usaha semula hanya dalam bentuk home industri yang tidak memerlukan ijin.

Namun dalam perjalanannya usahanya semakin membesar dan pastinya memerlukan kelengkapan ijin yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Seperti ijin lingkungan, ijin amdal, SIUP, TDP, NPWP.

“Terlena dengan ‘kenyamanan’ tersebut banyak pengusaha enggaan untuk mengurusnya. Mereka terus saja berproduksi. Masyarakat sekitar juga tidak merasa keberatan, karena mereka juga mendapatkan keuntungan. Contohnya tenaga kerja diambil dari warga di sekitar lokasi, pabrik, ataupun menyetor produk IKMnya pada pabrik,” akunya.

Selain itu birokrasi yang berbelit
demikian juga dengan banyaknya ‘biaya siluman’ yang harus dikeluarkan pengusaha membuat mereka engggan untuk mengurus legalitas perusahaannya.

Akhirnya saat legalitas perusahaan wajib di sertakan saat mengajukan SVLK mereka harus ‘pontang-panting mengurus perijinannya.

Seandainya saja mereka (pengusaha) mau mengurus legalitasnya sedari dulu pastinya semua tidak akan repot dan memakan waktu lama.

Dan yang paling sulit lagi terkait jaminan kesehatan tenaga kerja. Dimana banyak perusahaan yang tidak memasukkan karyawannya dalam BPJS Jamsostek.

Sementara itu Wakil Ketua Asmindo Adi Dharma Santoso juga membenarkan sulitnya pengurusan SVLK banyak ke masalah administratif, kemudian perijinan dan ketiga dukungan dari industri terpadu mulai dari hulu dan hilir harus mengurus semuanya.

Jika SVLK benar akan diterapkan pada 2016 besok pihaknya masih menunggu implementasi Permendag Nomor 66 Tahun 2015. Aturan baru tersebut berisi tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan. Dimana pemegang DE masih bisa melakukan ekspor ke Uni Eropa dan dianggap sah.

“Yang berisi eksportir yang sudah memegang deklarasi ekspor (export declaration) dipermanenkan. Bagi yang sudah ber SLK masih tetap menggunanak  SLK,” jelasnya.

Jika nanti sudah harus berlaku SVLK, diperlukan payung hukum, karena implemantasinya kepada IKM masih sulit apalagi dengan Deklarasi Ekspor, IKM masih bisa Ekspor meski tanpa SVLK.

“IKM masih punya keterbatasan terkait administrasi. Jadi sepanjang pemerintah masih bisa mensuport IKM tidak masalah SVLK diberlakukan,” paparnya.
(BJ24/Tamat)