Home Lintas Jateng Humas Daop 4 : KAI Harusnya Terima Insentif Karena Kelola Cagar Budaya...

Humas Daop 4 : KAI Harusnya Terima Insentif Karena Kelola Cagar Budaya Lawangsewu

Humas PT KAI Daop 4 Semarang Supriyanto saat ditemui di Lawangsewu Semarang
Humas PT KAI Daop 4 Semarang Supriyanto saat ditemui di Lawangsewu Semarang
Humas PT KAI Daop 4 Semarang Supriyanto bersama Manager Museum Management PT KAI Sapto Hartoyo saat ditemui di Lawangsewu Semarang

Semarang, 5/10 (BeritaJateng.net) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyatakan Pemkot Semarang melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) tidak semestinya menarik retribusi atau pajak hiburan terhadap aset bersejarah Lawangsewu yang dikelola PT KAI.

“Semestinya, pengelolaan bangunan cagar budaya ini justru mendapatkan insentif dari pemerintah daerah. Namun, sejauh ini kan tidak ada. Revitalisasi dilakukan dengan anggaran PT KAI sendiri,” kata Kepala Humas PT KAI Daops IV Semarang Supriyanto di Semarang, Senin.

Kalau kemudian dikatakan pajak hiburan, kata dia, Lawang Sewu bukanlah tempat hiburan, melainkan bangunan cagar budaya yang dimiliki PT KAI yang kini difungsikan sebagai museum perkeretaapian.

“Sesuai Undang-Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 136 kan ada pengecualian,” kata

Pasal 136 UU tersebut, kata dia, menyebutkan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, atau dikelola pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta dikecualikan dari objek retribusi.

Makanya, kata Supriyanto, KAI kemudian menarik tiket sebesar Rp10 ribu/orang kepada pengunjung Museum Lawang Sewu yang digunakan untuk membiayai pengelolaan, termasuk operasional atas aset itu.

Sementara itu, Manager Museum Manajemen PT KAI Sapto Hartoyo menambahkan selama ini tidak pernah mendapatkan penjelasan apapun mengenai pajak dan retribusi dari Pemkot Semarang sampai tiba-tiba dilakukan sidak itu.

“Saya sendiri ketika itu (sidak, red.) masih di Ambarawa. Kalau memang aturannya harus membayar pajak, kami pasti membayar. Persoalannya, mana aturan yang mengatur kewajiban itu?,” katanya.

Untuk pajak bumi dan bangunan (PBB), kata dia, pihaknya selama ini telah melaksanakan kewajiban tersebut sesuai aturan dengan mendapatkan intensif atau keringanan dari Pemkot Semarang.

“Makanya, kami bingung ketika tiba-tiba ada sidak yang kemudian menyebutkan ada penunggakan pajak hiburan. Saat ini, kami masih menunggu surat resmi dari Pemkot Semarang,” pungkas Sapto.

Sebagaimana diketahui, DKPAD Kota Semarang melakukan inspeksi mendadak ke dua lokasi yang dianggap tidak memenuhi kewajiban membayar pajak hiburan, salah satunya Museum Lawang Sewu.

Dalam sidak yang dipimpin Kepala Bidang Pajak Daerah DPKAD Kota Semarang Agus Wuryanto itu, pengelola Lawang Sewu disebutkan tidak menyetorkan pajak hiburan ke Pemkot Semarang sejak 2011 lalu.

Pajak hiburan, kata Agus, sesuai dengan peraturan daerah besarannya adalah 20 persen dari tiket yang diterapkan kepada pengunjung, meliputi semua penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran. (Bj/Ant)