Home Ekbis Hotel di Semarang Mulai Alami Penurunan Omzet

Hotel di Semarang Mulai Alami Penurunan Omzet

image

Semarang, 10/12 (Beritajateng.net) – Sejumlah hotel di Semarang mulai mengalami penurunan omzet menyusul kebijakan dari Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) terkait instansi Pemerintah dilarang rapat di hotel.

“Penurunan omzet hotel mulai terasa sejak bulan November lalu, memang penurunan belum signifikan tetapi kami khawatir jika larangan ini terus dilanjutkan omzet akan terus menurun,” ujar Public Relations Patra Jasa Convention Hotel Semarang Chris Tonny di Semarang, Rabu.

Sejauh ini, untuk penurunan belum mencapai 20 persen, meski demikian jika larangan terus dilakukan maka penurunan akan terus terjadi. Diakuinya, kontribusi acara dari instansi Pemerintah terhadap total omzet hotel mencapai 35 persen sedangkan sisanya adalah perusahaan swasta dan milik negara.

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar Pemerintah mencabut larangan tersebut sebelum merugikan sektor jasa perhotelan.

“Yang pasti larangan ini sangat berpengaruh terhadap bisnis perhotelan, jadi harapan kami kebijakan dari Pemerintah tersebut bisa segera dicabut,” katanya.

Padahal, jika tidak ada larangan terkait rapat di hotel dipastikan omzet hotel akan mengalami kenaikan mengingat saat ini merupakan akhir tahun dimana instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta banyak melakukan rapat akhir tahun.

“Biasanya mulai dari bulan Oktober hingga Desember hotel tidak pernah sepi, acara bisa full terus. Tetapi kondisi sekarang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena larangan ini,” katanya.

Sebelumnya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Tengah berharap agar larangan rapat di hotel oleh Pemerintah kepada PNS dihapuskan karena berpotensi mengurangi pendapatan hotel.

“Kalau imbauan tersebut tetap dilakukan maka berpotensi mematikan usaha perhotelan dan restoran,” ujar Ketua PHRI Jateng Heru Isnawan.

Menurutnya, sejauh ini 50 persen pendapatan hotel dan restoran berasal dari pemerintahan. Oleh karena itu, pihaknya merasa dirugikan dengan keluarnya imbauan tersebut.

Sementara itu, Pemerintah akhirnya bersedia mengkaji kembali keputusan larangan rapat di hotel. Langkah ini diambil untuk menanggapi keluhan yang disampaikan para pengusaha hotel.

Pemerintah pun menjamin pengusaha hotel nantinya tidak akan merugi. Komitmen itu disampaikan langsung Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi setelah mendengar aspirasi dari PHRI, terutama dari para pekerja hotel dan restoran melalui Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Menyikapi kondisi tersebut, dalam waktu dekat ini pihaknya akan membentuk tim yang terdiri atas pejabat Kemenpan dan RB serta pejabat Kementerian Pariwisata untuk mengkaji bukti-bukti otentik mengenai kerugian hotel dan membandingkan dengan kerugian negara akibat banyaknya rapat instansi Pemerintah di hotel dan hal-hal lain terkait.(ant/pj)

Advertisements