Home News Update Hasil Rapat Paripurna, DPRD Bentuk Pansus Tiga Raperda

Hasil Rapat Paripurna, DPRD Bentuk Pansus Tiga Raperda

322

Rapat dewan smg

Semarang, 19/1 (beritajateng.net) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang membentuk panitia khusus untuk membahas 3 Raperda Kota Semarang yang dimunculkan dalam rapat paripurna di DPRD, Senin (19/1).

Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi mengatakan, adapun 3 Raperda tersebut, yakni perubahan atas Perda nomor  6 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Lumpur Tinja Kota Semarang, Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Perda nomor 2 Tahun 2012 tantang Retribusi Jasa Umum Kota Semarang.

“Setelah membahas Penggantian Antar Waktu (PAW), Dewan akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas raperda ini,”katanya.

Supriyadi menambahkan, pembahasan perubahan atas perda tersebut yang selama ini menjadi PR dewan yang harus diselesaikan.

Karena banyaknya raperda yang menjadi warisan periode sebelumnya. Ada sebanyak 45 Raperda yang harus diselesaikan anggota DPRD Kota Semarang.

Sementara itu, Sekda Kota Semarang Adi Tri Hananto mengatakan, perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 1993 tentang pengolahan lumpur tinja Kota Semarang perlu dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Kota Semarang dan DPRD untuk menata sistim pengolaan limbah tinja. Karena untuk menjawab tantangan masyarakat kedepan yang makin besar.

“Adanya raperda ini diharapkan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Solusi dari pemerintah saat ini karena dalam sehari limbah tinja yang dibuang di tempat pembuangan seluas 75 meter kubik,” ujarny.

Sementara ini limbah tinja masih tertampung dengan proses diendapkan lumpurnya dan lainnya disingkirkan. Tetapi untuk menjawab kebutuhan kedepan masyarakat tentu harus dibenahi.

“Seperti masih jauhnya pelayanan untuk masyarakat, seperti di daerah Gunungpati dan Mijen harus dipikirkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Sekda juga menjawab terkait minimnya SDM yang bekerja di tempat pengolahan limbah harus diberdayakan disesuaikan dengan luasannya.

“Harus kita hitung dulu perlu kajian. Kalau cukup dengan luasan itu hanya butuh satu orang maka kenapa harus dua orang,” ujarnya.

Dari pandangan sejumlah fraksi seperti partai gerindra, dalam rapat paripurna menyampaikan harus ditentukan lahannya untuk pengolahan limbah tinja dan sistem pengolahan, sehingga pengolahan tertata dengan baik dan menghindari pencemaran lingkungan diantaranya mencemari air. (BJ05)