Home News Update Hak-Hak Buruh Perkebunan Sawit Mendesak Diperjuangkan

Hak-Hak Buruh Perkebunan Sawit Mendesak Diperjuangkan

buruh perkebunan sawit
(dok.)

Semarang, 26/11 (BeritaJateng.Net) – Hak-hak buruh di perkebunan kelapa sawit Indonesia mendesak untuk diperjuangkan oleh semua pihak terkait sebagai bentuk penegakan hak asasi manusia, kata Direktur Eksekutif Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-usaha Kerakyatan Herwin Nasution.

“Industri perkebunan kelapa sawit Indonesia ternyata memiliki sisi kelam yang dialami para buruhnya berupa pelanggaran hak asasi manusia seperti eksploitasi pekerja, kerja paksa, mempekerjakan anak di bawah umur,” katanya dalam rilis yang diterima di Semarang, Rabu (26/11).

Menurut dia, eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami para buruh perkebunan kelapa sawit dapat diatasi dengan membangun standar yang disetujui secara luas serta berkeadilan.

Standar yang dimaksud akan diajukan sebagai rekomendasi untuk membantu memandu perusahaan, badan sertifikasi perkebunan, dan para penyusuan peraturan dari pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa dokumen prinsip-prinsip kerja layak buruh perkebunan kelapa sawit yang kini sedang dikembangkan mendapatkan penilaian mendalam dari para pemangku kepentingan utama.

“Oleh karena itu, kami berharap prinsip-prinsip ini dapat dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan di seluruh rantai pasokannya guna memperbaiki kehidupan para buruh perkebunan,” ujarnya.

Pada saat ini, kata dia, sudah ada komitmen positif dari perusahaan-perusahaan besar dalam bidang lingkungan untuk tidak melakukan deforestasi, budi daya di atas lahan gambut serta eksploitasi di industri kelapa sawit.

Tokoh senior kampanye kehutanan dari Rainforest Action Network, Robin Averbeck, menambahkan bahwa dengan semakin banyaknya pelaku utama industri minyak sawit yang memperjuangkan komitmen untuk tidak melakukan eksploitasi, deforestasi, dan budi daya di lahan gambut maka hak-hak para buruh harus dimasukkan sebagai pemangku kepentingan yang sangat penting.

“Banyak buruh di perkebunan kelapa sawit yang direkrut melalui praktik yang tidak etis dan menyesatkan dan berasal dari mereka yang posisinya paling rentan serta termarjinalkan di masyarakat seperti pekerja migran atau penduduk asli, dan hanya memiliki sedikit akses kepada pertolongan politik,” katanya.

Menurut dia, kurangnya dokumentasi mengenai kondisi buruh serta terpencilnya lokasi geografis perkebunan semakin memungkinkan terjadi praktik eskploitasi buruh dan memperparah kerentanan. (ant/pri)