Home Nasional Hajat Besar Pilkada Serentak

Hajat Besar Pilkada Serentak

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

LIPUTAN KHUSUS

INDONESIA memasuki sejarah baru dalam pemilihan kepala daerah. Pemerintah merencanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak pada 2015 dan 2018, untuk kemudian melakukan pilkada nasional serentak pada 2020.

Pilkada serentak 2015 merupakan tahap pertama untuk kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2014 dan 2015, sedangkan pilkada serentak 2018 merupakan tahap kedua untuk kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2016-2018. Sementara pilkada nasional serentak 2020 untuk seluruh kepala daerah di seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang berjumlah 541 daerah otonom.

Pilkada serentak merupakan hajat besar bagi bangsa ini. Data yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri menyebutkan setidaknya terdapat 204 daerah pada tahun ini terdiri atas delapan provinsi, 170 kabupaten, dan 26 kota. Sementara 285 daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota akan menyelenggarakan pilkada pada 2018.

Kepastian pemungutan suara pilkada serentak telah disetujui oleh DPR RI dalam pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, untuk menjadi Undang-Undang dengan sejumlah revisi seperti calon yang maju merupakan paket pasangan (gubernur/bupati/wali kota dan wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) atau tidak, uji publik, dan penyelenggara pemilu.

DPR RI pada rapat paripurna kedua 20 Januari lalu telah menyetujui Perppu yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu menjadi UU dan kini sedang dibahas dan diharapkan selesai sebelum masa sidang kedua ini berakhir pada pertengahan Februari mendatang.

Dalam Rakornas KPU di Jakarta pada 17 Desember lalu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan antara lain menyatakan bahwa pelaksanaan pilkada serentak yang menurut Perppu digelar 2015, memungkinkan untuk dilaksanakan pada 2016 guna mencapai keserentakan pelantikan kepala daerah terpilih.

“Jadi yang dimaksud pilkada serentak itu tidak hanya pencoblosan atau pemungutan suaranya saja, tetapi juga serentak pelantikannya. Pilkada serentaknya mungkin geser ke 2016,” kata Djohermansyah yang juga guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo setuju pilkada serentak diundur hingga 2016. Kementerian yang dipimpinnya memiliki beberapa pertimbangan terkait pemunduran tersebut. Pertama, jika pilkada dilaksanakan di 2016 maka persiapan teknis KPU sebagai penyelenggara pemilu lebih baik. Kedua, pelaksanaan pilkada serentak dinilai Kemendagri tidak hanya serentak pada pemungutan suaranya tetapi seluruh rangkaian pilkada, mulai dari persiapan hingga pelantikan.

Jika dipaksakan pada tahun 2015, keserentakan sepanjang tahun 2015 tidak tercapai. Ketiga, Kemendagri mengusulkan siklus pemilu serentak dengan interval dua tahun lebih baik. Yakni dua tahun pascapilpres 2014. Kemudian dilanjutkan pilkada serentak 2019, dan pilkada serentak nasional tahun 2021.

Senada dengan Mendagri, KPU juga menanggapi positif usulan pemunduran pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota serentak ke tahun 2016. Jika disepakati Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah lewat revisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 setelah diundangkan, pilkada 2016 dinilai KPU lebih rasional.

“Kami berpendapat bahwa pemunduran itu hal yang lebih banyak positifnya,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik.

Sebelumnya KPU merencanakan pilkada tahun ini berlangsung pada Oktober 2015 lalu berubah menjadi November dan terakhir berubah lagi menjadi 16 Desember 2015.

Sambil menunggu penetapan pemerintah dan KPU sebagai penyelenggara pilkada tentang jadwal hari “H” pemungutan suara Pilkada serentak itu, yang jelas, proses dan tahapan sebelum pemungutan suara dipastikan berlangsung pada tahun ini.

Bila mengacu pada rencana semula pilkada serentak pada 2015, seperti telah disebutkan bahwa setidaknya berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri terdapat 204 daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota akan menyelenggarakan pilkada terdiri atas pemilihan gubernur di delapan provinsi yakni Sumatera Barat (berakhir masa jabatan pada 15-08-2015), Kepulauan Riau (19-08-2015), Jambi (03-08-2015), Bengkulu (29-11-2015), Kalimantan Utara (22-04-2014), Kalimantan Tengah (04-08-2015), Kalimantan Selatan (08-08-2015), dan Sulawesi Utara (20-09-2015).

Sementara untuk pemilihan bupati/wali kota menyebar di 196 kabupaten/kota di 31 provinsi yakni di 14 kabupaten/kota di Sumatera Utara yaitu Kota Medan (berakhir masa jabatan pada 26-07-2015), Kabupaten Serdang Bedagai (05-08-2015), Kabupaten Tapanuli Selatan (12-08-2015), Kabupaten Toba Samosir (12-08-2015), Kota Binjai (13-08-2015), Kabupaten Labuhan Batu (19-08-2015), Kabupaten Asahan (19-08-2015), Kota Sibolga (26-08-2015), Kabupaten Pakpak Bharat (25-08-2015), Kabupaten Humbang Hasundutan (26-08-2015), Kabupaten Samosir (15-09-2015), Kota Pematangsiantar (22-09-2015), Kabupaten Simalungun (25-10-2015), dan Kabupaten Labuhanbatu Utara (15-11-2015).

Lalu pilkada di 13 kabupaten/kota di Sumatera Barat yakni Kabupaten Solok (berakhir masa jabatan pada 02-08-2015), Kabupaten Dharmasraya (12-08-2015), Kota Bukittinggi (13-08-2015), Kabupaten Solok Selatan (20-08-2015), Kabupaten Pasaman Barat (27-08-2015), Kabupaten Pasaman (29-08-2015), Kota Solok (31-08-2015), Kabupaten Pesisir Selatan (17-09-2015), Kabupaten Sijunjung (22-09-2015), Kabupaten Tanah Datar (26-09-2015), Kabupaten Padang Pariaman (25-10-2015), Kabupaten Agam (26-10-2015), dan Kabupaten Lima Puluh Kota (11-11-2015).

Kemudian empat kabupaten/kota di Provinsi Riau yakni Kabupaten Kepulauan Meranti (berakhir masa jabatan 30-07-2015), Kabupaten Indragiri Hulu (03-08-2015), Kabupaten Bengkalis (05-08-2015), dan Kota Dumai (12-08-2015); tujuh kabupaten/kota di Sumatera Selatan yakni Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir (22-04-2014), Kabupaten Musirawas Utara (23-10-2014), Kabupaten Ogan Komering Hulu (22-08-2015), Kabupaten Ogan Ilir (22-08-2015), Kabupaten Oku Selatan (23-08-2015), Kabupaten Oku Timur (23-08-2015), dan Kabupaten Musi Rawas (05-09-2015).

Enam kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yakni Kabupaten Mukomuko (15-08-2015), Kabupaten Seluma (16-08-2015), Kabupaten Kepahiang (30-08-2015), Kabupaten Lebong (30-08-2015), Kabupaten Bengkulu Selatan (16-09-2015), dan Kabupaten Rejang Lebong (17-09-2015); delapan kabupaten/kota di Lampung yakni Kabupaten Pesisir Barat (22-04-2014), Kabupaten Lampung Selatan (06-08-2015), Kota Metro (20-08-2015), Kabupaten Way Kanan (23-08-2015), Kabupaten Lampung Timur (02-09-2015), Kabupaten Pesawaran (20-09-2015), Kota Bandar Lampung (15-09-2015), dan Kabupaten Lampung Tengah (12-11-2015); empat kabupaten di Kepulauan Bangka Belitung yakni Bangka Selatan (30-08-2015), Belitung Timur (06-09-2015), Bangka Tengah (24-09-2015), dan Bangka Barat (06-12-2015); tiga kabupaten di Kepulauan Riau yakni Kepulauan Anambas (09-08-2015), Bintan (10-08-2015), dan Lingga (11-08-2015).

Lalu pilkada di lima kabupaten di Jawa Barat yakni Pangandaran (22-04-2014), Sukabumi (29-08-2015), Indramayu (12-12-2015), Bandung (15-12-2015), dan Karawang (27-12-2015); 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah yakni Kota Semarang (19-07-2015), Kabupaten Rembang (20-07-2015), Kabupaten Kebumen (26-07-2015), Kabupaten Purbalingga (27-07-2015), Kota Surakarta (28-07-2015), Kabupaten Boyolali (03-08-2015), Kota Pekalongan (09-08-2015), Kabupaten Blora (11-08-2015), Kabupaten Kendal (23-08-2015), Kota Magelang (29-08-2015), Kabupaten Sukoharjo (01-09-2015), Kabupaten Semarang (28-09-2015), Kabupaten Wonosobo (30-10-2015), Kabupaten Purworejo (30-10-2015), Kabupaten Wonogiri (01-11-2015), dan Kabupaten Klaten (02-12-2015); tiga kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yakni di Bantul (27-07-2015), Gunung Kidul (28-07-2015), dan Sleman (10-08-2015).

Kemudian pilkada di 16 kabupaten/kota di Jawa Timur yakni Kabupaten Ngawi (berakhir masa jabatan pada 27-07-2015), Kota Blitar (03-08-2015), Kabupaten Lamongan (09-08-2015), Kabupaten Jember (11-08-2015), Kabupaten Ponorogo (12-08-2015), Kabupaten Kediri (19-08-2015), Kabupaten Situbondo (06-09-2015), Kabupaten Gresik (27-09-2015), Kota Surabaya (28-09-2015), Kabupaten Trenggalek (04-10-2015), Kota Pasuruan (18-10-2015), Kabupaten Mojokerto (18-10-2015), Kabupaten Sumenep (19-10-2015), Kabupaten Banyuwangi (21-10-2015), Kabupaten Malang (26-10-2015), dan Kabupaten Sidoarjo (01-11-2015); dua kabupaten/kota di Banten yakni Kota Cilegon (20-07-2015) dan Kabupaten Serang (28-07-2015).

Lima kabupaten/kota di Bali yakni Kabupaten Karang Asem (berakhir masa jabatan pada 21-07-2015), Badung (05-08-2015), Bangli (05-08-2015), Tabanan (09-08-2015), dan Kota Denpasar (11-08-2015); Enam kabupaten/kota di NTB yakni di Lombok Utara (02-08-2015), Bima (09-08-2015), Kota Mataram (10-08-2015), Sumbawa Barat (13-08-2015), Dompu (18-10-2015), dan Lombok Tengah (27-11-2015), delapan kabupaten di NTT yakni di Malaka (22-04-2014), Belu (17-02-2014), Manggarai Barat (30-08-2015), Sumba Timur (31-08-2015), Manggarai (14-09-2015), Ngada (14-09-2015), Sumba Barat (21-09-2015), dan Timor Tengah Utara (21-12-2015).

Lalu enam kabupaten di Kalimantan Barat yakni di Kapuas Hulu (berakhir masa jabaten pada 04-08-2015), Bengkayang (10-08-2015), Sekadau (16-08-2015), Melawi (19-08-2015), Sintang (26-08-2015), dan Ketapang (30-08-2015), satu kabupaten di Kalimantan Tengah yakni Kotawaringin Timur (25-10-2015), tujuh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yakni di Kabupaten Banjar (06-08-2015), Kabupaten Kotabaru (10-08-2015), Kota Banjarbaru (11-08-2015), Kota Banjarmasin (12-08-2015), Kabupaten Balangan (13-08-2015), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (31-08-2015), Kabupaten Tanah Bumbu (20-09-2015), lima kabupaten/kota di Kalimantan Timur yakni di Mahakam Ulu (22-04-2014), Kutai Kartanegara (30-06-2015), Paser (31-08-2015), Berau (15-09-2015), dan Kota Samarinda (23-11-2015); dua kabupaten di Kalimantan Utara yakni di Tana Tidung (18-01-2015) dan Bulungan (01-09-2015).

Kemudian pilkada serentak di lima kabupaten/kota di Sulawesi Utara yakni di Bolmong Timur (04-10-2015), Minahasa Utara (10-12-2015), Kota Manado (10-12-2015), Minahasa Selatan (14-12-2015), dan Bolmong Selatan (16-12-2015); tujuh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yakni di Banggai Laut (22-04-2014), Morowali Utara (23-10-2014), Tojo Una-Una (29-08-2015), Poso (30-08-2015), Toli-Toli (14-09-2015), Kota Palu (11-10-2015), dan Sigi (22-11-2015); 10 kabupaten di Sulawesi Selatan yakni di Pangkajene Kepulauan (08-08-2015), Barru (10-08-2015), Maros (11-08-2015), Gowa (13-08-2015), Luwu Timur (27-08-2015), Tana Toraja (27-09-2015), Kepulauan Selayar (30-09-2015), Soppeng (16-10-2015), Luwu Utara (03-11-2015), dan Bulukumba (09-11-2015).

Enam kabupaten di Sulawesi Tenggara yakni di Kolaka Timur (22-04-2014), Buton Utara (10-06-2015), Konawe Selatan (12-08-2015), Muna (16-09-2015), Konawe Kepulauan (23-10-2014), termasuk tiga daerah otonom baru di Muna Barat, Buton Selatan, dan Buton Tengah; tiga kabupaten di Provinsi Gorontalo yakni di Kabupaten Gorontalo (30-08-2015), Bone Bolango (18-09-2015), dan Pohuwato (22-09-2015); tiga kabupaten di Sulawesi Barat yakni di Mamuju Tengah (08-07-2014), Mamuju Utara (05-10-2015), dan Mamuju (08-10-2015).

Sedangkan di Provinsi Maluku, pilkada serentak dijadwalkan di dua kabupaten yakni Seram Bagian Timur (berakhir masa jabatan pada 13-09-2015) dan Kepulauan Aru (30-10-2014); enam kabupaten/kota di Maluku Utara yakni di Pulau Taliabu (22-04-2014), Kota Ternate (10-08-2015), Halmahera Timur (30-08-2015), Kepulauan Sula (15-09-2015), Halmahera Utara (11-10-2015), dan Kota Tidore Kepulauan (08-11-2015); empat kabupaten di Papua yakni di Nabire (04-05-2015), Asmat (09-11-2015), Keerom (13-11-2015), dan Warofen (15-11-2015); dan tujuh kabupaten di Papua Barat yakni di Pegunungan Arfak (22-04-2014), Manokwari Selatan (22-04-2014), Sorong Selatan (15-11-2015), Raja Ampat (16-11-2015), Kaimana (23-11-2015), Teluk Bintuni (25-11-2015), dan Fakfak (06-12-2015).

Kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada 2016 sebanyak 100 kepala daerah (untuk selanjutnya ditunjuk penjabat kepala daerah hingga 2018), kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada 2017 sebanyak 67 kepala daerah (untuk selanjutnya ditunjuk penjabat kepala daerah hingga 2018), kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada 2018 sebanyak 118 kepala daerah, kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada 2019 sebanyak 52 daerah (untuk selanjutnya ditunjuk penjabat kepala daerah hingga 2018).

Jika pilkada serentak tahap pertama mundur dari 2015 menjadi 2016, Djohermansyah memastikan daerah yang harus menggelar pilkada bertambah 100 daerah menjadi 304 daerah.

Pendaftaran Calon KPU menjadwalkan pelaksanaan pendaftaran calon peserta pilkada serentak pada 26 Februari hingga 3 Maret 2015.

Komisioner KPU Arief Budiman pada rapat koordinasi dengan 34 KPU tingkat provinsi seluruh Indonesia pada 14 Januari lalu menyatakan sehubungan dengan jadwal pendaftaran calon itu, KPU menargetkan setidaknya tiga draf Peraturan KPU dapat disahkan paling lambat 26 Januari karena ada waktu satu bulan untuk sosialisasi sebelum pendaftaran dimulai.

Dalam draf peraturan terkait pencalonan pilkada, KPU menyusun sejumlah peraturan persyaratan bakal calon yang tidak diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjelaskan keputusan KPU dalam menetapkan bakal calon tersebut didasarkan pada prinsip konsistensi yang dibangun mulai sejak tahapan pendaftaran bakal calon, uji publik hingga pendaftaran calon. “Dalam Peraturan KPU ini kami mencoba membangun kualitas calon dan calon itu harus konsisten sejak awal, sehingga kami berpandangan bahwa seharusnya pencalonan itu tidak berubah-ubah,” kata Hadar.

Dalam Perppu dijelaskan mengenai persyaratan dukungan untuk partai politik, gabungan partai politik dan calon perseorangan hanya untuk tahapan pendaftaran calon.

Persyaratan tersebut juga digunakan KPU untuk proses pendaftaran bakal calon, yakni untuk parpol dan gabungan parpol sekurang-kurangnya harus memiliki 20 persen jumlah kursi di DPRD atau 25 persen perolehan suara sah pada pileg.

Di Perppu diatur bahwa calon perseorangan sedikitnya memiliki dukungan empat persen dari jumlah penduduk untuk kabupaten-kota dan tiga persen jumlah penduduk untuk tingkat provinsi.

Untuk calon perseorangan gubernur dengan provinsi berpenduduk dua juta minimal dukungannya 6,5 persen, provinsi berpenduduk 2-6juta minimal dukungan lima persen, provinsi berpenduduk 6-12juta minimal dukungan empat persen dan provinsi berpenduduk lebih dari 12juta minimal dukungan tiga persen.

Sedangkan untuk calon perseorangan bupati-wali kota dengan daerah berpenduduk 250ribu harus didukung paling sedikit 6,5 persen, 250 ribu-500 ribu penduduk minimal lima persen, 500 ribu – 1 juta penduduk minimal empat persen serta kabupaten-kota dengan penduduk lebih dari 1 juta minimal memperoleh dukungan tiga persen.

Terkait syarat dukungan bakal calon perseorangan tersebut, KPU menetapkan bakal calon harus menyertakan dukungan lima persen dari ketentuan persyaratan calon tersebut. “Jadi, untuk pendaftaran bakal calon dari perseorangan itu harus menyertakan dukungan sedikitnya lima persen dari syarat tiga persen jumlah penduduk untuk provinsi yang penduduknya lebih dari 12 juta. Kalau dihitung itu tidak sampai 20ribu dukungan,” ujar Hadar.

Hajat besar pilkada serentak masih perlu persiapan matang dari penentuan jadwal tahapan hingga pelantikan kepala daerah terpilih. 2015 atau 2016 hanya soal waktu, terpenting sejarah baru membawa semangat baru berdemokrasi. (ant/BJ)