Home Headline Gubernur Jateng Persilahkan Buruh Ajukan Gugatan PTUN

Gubernur Jateng Persilahkan Buruh Ajukan Gugatan PTUN

dok : antarajateng.news.com

Semarang, 10/12 (Beritajateng.net) – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mempersilakan buruh mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan tuntutan revisi penetapan besaran upah mininum kabupaten/kota (UMK) 2015.

“Silakan buruh menempuh jalur hukum melalui PTUN, tidak masalah karena UMK Jateng 2015 sudah diputuskan dan ada dasar-dasarnya,” katanya di Semarang, Rabu.

Ganjar juga mengaku tidak mempermasalahkan adanya gelombang unjuk rasa berbagai aliansi buruh yang menuntut revisi UMK Jateng 2015 karena hal itu sebagai bentuk demokrasi.

Politikus PDI Perjuangan itu justru mempertanyakan para buruh selalu menolak usulan bupati/wali kota terkait UMK, termasuk keputusan penetapan besaran UMK Jateng 2015.

“Sejak dulu kami ingin duduk bersama dalam merumuskan formula UMK Jateng 2015 yang saat ini sudah ditetapkan,” ujarnya.

Menurut dia, jika besaran UMK Jateng 2015 direvisi, hal itu juga tidak menjamin samua pihak akan menerimanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar mengapresiasi surat terbuka dari buruh yang ditujukan kepada dirinya sebagai bentuk penolakan terhadap penetapan UMK Jateng 2015 pada Senin (8/12).

Pada surat terbuka itu tertulis ada empat persoalan dalam penetapan UMK Jateng 2015 yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jateng pada 20 November 2014.

Persoalan pertama, standarisasi angka Kebutuhan Hidup Layak yang tidak jelas karena sebagian besar tidak menggunakan KHL prediksi Desember 2014, melainkan hanya rata-rata KHL pada Januari-September 2014.

Persoalan kedua, Provinsi jateng masih menggunakan paradigma UMK adalah KHL padahal semestinya, pertumbuhan, produktivitas dibahas secara simultan dalam penetapan UMK.

Persoalan ketiga, penetapan UMK Jateng 2015 tidak menghitung dampak kenaikan harga BBM, padahal masih ada waktu untuk melakukan penyesuaian tapi tidak dilakukan.

Persoalan keempat, penetapan UMK Jateng 2015 tidak memperhitungkan atau menyertakan prediksi kenaikan tingkat harga dari komponen KHL tahun depan.

Penetapan UMK pada 35 kabupaten/kota di Jateng 2015 tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/85 Tahun 2014 tertanggal 20 November 2014.

Seperti diwartakan, UMK 2015 Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap wilayah barat yang telah ditetapkan sebesar Rp1.100.000 menjadi yang terendah di provinsi setempat jika dibandingkan dengan daerah lainnya, sedangkan UMK tertinggi di Kota Semarang dengan Rp1.685.000.

Berikut rincian UMK di Jateng, Kota Semarang Rp1.685.000, Kabupaten Demak Rp1.535.000, Kabupaten Kendal Rp1.383.000, Kabupaten Semarang Rp1.419.000, Kota Salatiga 1.287.000, Kabupaten Grobogan Rp1.160.000, Kabupaten Blora Rp1.180.000.

Kabupaten Kudus Rp1.380.000, Kabupaten Jepara 1.150.000, Kabupaten Pati Rp 1.176.500, Kabupaten Rembang Rp1.120.000, Kabupaten Boyolali Rp1.197.800, Kota Surakarta Rp1.222.400, Kabupaten Sukoharjo Rp1.223.000, Kabupaten Sragen Rp1.105.000, Kabupaten Karanganyar Rp1.226.000, Kabupaten Wonogiri Rp1.101.000, Kabupaten Klaten Rp1.170.000, Kota Magelang Rp1.211.000, Kabupaten Magelang Rp1.255.000.

Kabupaten Purworejo Rp1.165.000, Kabupaten Temanggung Rp1.178.000, Kabupaten Wonosobo Rp1.166.000, Kabupaten Kebumen Rp1.157.500, Kabupaten Banyumas Rp1.100.000, Kabupaten Cilacap wilayah kota Rp1.287.000, Kabupaten Cilacap wilayah timur Rp1.200.000, Kabupaten Cilacap wilayah barat Rp1.100.000, Kabupaten Banjarnegara Rp 1.112.500.

Kabupaten Purbalingga Rp1.101.600, Kabupaten Batang Rp1.270.000, Kota Pekalongan Rp1.291.000, Kabupaten Pekalongan Rp1.271.000, Kabupaten Pemalang Rp1.193.400, Kota Tegal Rp1.206.000, Kabupaten Tegal Rp1.155.000, Kabupaten Brebes Rp1.166.550. (ant/BJ)