Home DPRD Kota Semarang Gerindra Tolak Dua Kegiatan Tahun Jamak 2018-2019 Di Sidang Paripurna

Gerindra Tolak Dua Kegiatan Tahun Jamak 2018-2019 Di Sidang Paripurna

25
0
Ketua Fraksi Gerindra Kota Semarang
     Semarang, 29/9 (BeritaJateng.net) – Partai Gerindra Kota Semarang menyoroti dua dari empat kegiatan tahun jamak 2018-2019 yang diusulkan Pemerintah Kota Semarang karena bukan skala prioritas yang bermanfaat bagi masyarakat.
     “Dari empat kegiatan, dua kegiatan di antaranya tidak masuk skala prioritas. Nilainya tidak sedikit, mencapai Rp. 448 miliar,” kata Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Semarang Joko Santoso di Semarang, Kamis.
     Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Semarang itu usai aksi “walk out” yang dilakukan sejumlah anggota DPRD dalam rapat paripurna karena tidak sepakat dengan keputusan rapat.
     Selain Fraksi Gerindra, ada beberapa fraksi lain yang ikut menolak, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, kemudian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tergabung dalam Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
     Aksi “walk out” ini merupakan rentetan dari penolakan beberapa fraksi itu yang sebelumnya memilih tidak menghadiri rapat paripurna sampai tiga kali yang berujung “skorsing” karena peserta tidak kuorum.
     Joko menyebutkan dua kegiatan tahun jamak yang dimaksud adalah pembangunan gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang dan gedung parkir Pandanaran, serta pembangunan fasilitas parkir di Terminal Terboyo Semarang.
     Dua kegiatan itu, masing-masing dianggarkan Rp85 miliar untuk gedung Dinkes dan gedung parkir, serta Rp90 miliar untuk parkir Terminal Terboyo dari total anggaran tahun jamak Rp448 miliar yang ditetapkan.
     “Kalau yang dua kegiatan lain tidak begitu masalah, ‘fine’, seperti pembangunan fasilitas RSUD KRMT Wongsonegoro dan untuk BRT (Bus Rapid Transit) Trans Semarang karena bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.
     Lebih baik, kata dia, anggaran sebesar itu yang diusulkan dalam tahun jamak untuk pembangunan Pasar Johar yang sudah sangat dinantikan masyarakat sehingga harus sesegera mungkin diselesaikan pembangunannya.
     Tak hanya itu, Gerindra juga mempersoalkan tidak adanya kenaikan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) PNS Kota Semarang tahun ini, padahal kinerja dan prestasi Pemkot Semarang dinilai bagus dan meningkat.
     “Jangan sampai terulang lagi seperti kemarin. Tahun kemarin, teman-teman di DPRD membahas anggaran (APBD, red.) senilai Rp4,5 triliun hanya dalam dua hari. Naif sekali ikut paripurna tetapi tidak tahu isi jerohan APBD,” pungkasnya.
     Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Semarang Hermawan Sulis menambahkan partainya bukan tidak suka dengan Pemkot Semarang, tetapi justru perhatian karena jangan sampai nanti eksekutif salah dalam melangkah.
     “Kami di fraksi kan tangan panjang partai yang ‘output’-nya kepada masyarakat. Skala prioritas masih banyak untuk dimasukkan dalam kegiatan tahun jamak. Kenapa malah mendahulukan yang bukan prioritas,” katanya.
     Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi menjelaskan penetapan kegiatan tahun jamak itu melalui proses panjang, antara lain empat kali pembahasan di badan anggaran (banggar) sebelum diparipurnakan.
     “Ya, memang ada protes dari beberapa fraksi, ‘walk out’. Kami hargai. Namun, kami juga menyayangkan kenapa tidak menyetujuinya saat di rapat banggar,” kata politikus PDI Perjuangan tersebut.
     Dari usulan kegiatan tahun jamak yang dipersoalkan, kata dia, juga tidak terdapat masalah, seperti fasilitas parkir Terminal Terboyo yang memang dibutuhkan seiring pembenahan jadi terminal barang.
     “Untuk TPP PNS Kota Semarang, bukannya tidak ada. Tetap ada, sudah dianggarkan sekitar Rp300 miliar sesuai permohonan Pemkot Semarang, namun memang tidak ada kenaikan dari tahun lalu,” katanya.
     Selain itu, Supriyadi menyebutkan pembangunan gedung parkir di Pandanaran yang dipersoalkan, padahal keberadaannya dibutuhkan untuk mengurai kemacetan yang terjadi di kawasan Pandanaran.
     “Kalau untuk Pasar Johar juga masih ada (dianggarkan, red.). Anggarannya kan dari pemerintah kota, provinsi, dan pusat. Ya, ini karena persoalan komunikasi saja. Komunikasi antarpimpinan fraksi harus terjalin baik,” pungkasnya. (El)