Home Headline GEMPAR Desak Mabes Polri Ambil Alih Kasus Korupsi Sukawi Sutarip

GEMPAR Desak Mabes Polri Ambil Alih Kasus Korupsi Sukawi Sutarip

779

sukawi sutarip

Semarang, 5/5 (BeritaJateng.net) – Koordinator Gempar Jateng, Widjayanto mendesak Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti untuk menginstruksikan secara khusus kepada Tipikor Mabes Polri untuk mengambil alih penanganan beberapa dugaan kasus korupsi yang melibatkan mantan Walikota Semarang Sukawi Sutarip.

“Mohon Kapolri mengambil alih Penanganan beberapa kasus Korupsi yang melibatkan mantan Walikota Semarang Sukawi Sutarip, karena terkesan Mantan Walikota Semarang Sukawi Sutarip itu kebal hukum,” ujar Widjayanto.

Menurut Widjayanto, lebih dari 5 Tahun dugaan Korupsi yang diduga melibatkan Mantan Walikota Semarang Mangkrak di Polda Jawa Tengah, karena sampai detik ini tidak ada Kepastian Hukumnya. Widjayanto menjelaskan, dalam Laporan Hasil audit investigasi atas Anggaran Belanja Rutin DPRD dan SEKRETARIAT DPRD Kota semarang, Nomor : S- 4503 /PW11/5/2004 pada tanggal 9 Desember 2004 yang ditandatanganni oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah , SURADJI NIP. 060044963.

“Berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Kota Besar Semarang tertanggal 28 September 2004.
Dijelaskan dalam kesimpulan Hasil audit investigasi BPKP atas pelaksanaan Dokumen anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2003, diketahui adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.160.417.870,00,” tambahnya.

Dugaan korupsi yang melibatkan Sukawi Sutarip lanjut Widjayanto adalah sebagai berikut :
1. Premi ASURANSI Rp. 1.836.000.000,00
2. Biaya Pemeliharaan Rumah Kediaman Rp. 234.000.000,00
3. Bantuan Fraksi / Bantuan KOMISI Rp. 450.000.000,00
4. Uang SAKU KUNJUNGAN KERJA Rp. 593.731.250,00
5. Bantuan biaya Langganan ( listrik,Air minum, dan Telpun ) Rp. 789.050.000,00
6. Bantuan biaya Langganan bahan bakar minyak ( BBM ) Rp. 187.287.620,00
7. Biaya kursus keterampilan dan job training Rp. 23.112.500,00
8. Dana Sosialisasi undang undang bidang politik & peraturan Rp. 47.236.500,00

“Dalam hasil Pemeriksaan tersebut di jelaskan bahwa : kerugian negara terjadi karena kebijakan walikota dan pimpinan DPRD Kota Semarang yang tidak ada dasar/ ketentuannya. Sehingga apalagi yang akan dijadikan alasan Kapolda Jateng, sementara tahapan penyelidikan dan penyidikan sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, yang tertuang dalam UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan KUHAP….????,” tanya Widjayanto.

Lebih lanjut Widjayanto mengatakan, pemeriksaan terhadap saksi, tersangka , alat bukti bahkan Hasil Audit Investigasi BPKP sudah menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp. 4 milyar lebih.

“Bila memang kapolda dan penyidik mempunyai beban dalam menuntaskan perkara tersebut, sesuai ketentuan aturan Hukum yang berlaku, sudah sepantasnya Kapolda Jateng meniru apa yang dilakukan Kapolda Jateng sebelumnya dalam menangani perkara dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Kendal Hendy Bundoro, dengan cara meminta kepada KPK RI mengambil alih penanganan perkara Dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Sukawi Sutarip dalam kasus penggunaan dana APBD Pemkot Semarang yang dikenal dengan perkara dana asuransi DPRD Pemkot Semarang. Karena sudah memakan waktu terlalu lama,” pungkas Widjayanto. (BJ)