Home Lintas Jateng Gemataku Keluhkan Lambannya Proyek Bersumber APBD 2015 di Kudus

Gemataku Keluhkan Lambannya Proyek Bersumber APBD 2015 di Kudus

Slamet Machmudi
Slamet Machmudi
Slamet Machmudi

Kudus, 7/5 (BeritaJateng.net)`- Lambannya pelaksanaan proyek di Kabupaten Kudus yang dibiayai APBD 2015, dikeluhkan Gerakan Masyarakat Transformasi Kudus (GEMATAKU). Padahal, APBD Kudus 2015 telah disahkan pada Desember 2014 dan hal tersebut merupakan tahapan yang ideal.

Faktanya hingga bulan Mei 2015 ini lelang umum proyek kontruksi belum dilaksanakan.  Hal ini memandakan bahwa pelaksanaan pembangunan di Kudus yang dibiayai APBD daerah lemot,” kata Koordinator Gemataku, Slamet Machmudi, Kamis (7/5).

Dia membandingkan dengan kabupaten tetangga seperti Pati dan Jepara. Menurutnya, dua kabupaten tersebut telah melaksanakaan proses lelang yang tentunya akan disambung dengan tahapan lainnya.

Gemataku menduga, faktor keterlambatan dikarenakan rendahnya produktifitas pegawai di lingkungan SKPD serta kepanikan Pemerintah Kabupaten Kudus pada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru rampung bulan April kemarin.

Penjadwalan kegiatan pembangunan yang tidak disiplin berakibat pada minimnya penyerapan anggaran oleh SKPD. Setidaknya 75 persen anggaran tidak terserap akibat rendahnya produktifitas dan kreatifitas SKPD dalam memproyeksikan pembangunan di Kudus,” tegasnya.

Molornya pembangunan yang dibiayai APBD murni, lanjutnya, juga berakibat pada pelaksanaan proyek perubahan APBD 2015 yang akan datang. Menurutnya, jika sampai saat sekarang belum ada proses lelang, maka pelaksanaan pembangunan tidak akan terlaksana dengan maksimal.

”Selain terkendala waktu juga akan terkendala iklim. Jika dipaksakan, kualitas pembangunan infrastruktur akan rendah dan asal-asalan,” imbuhnya.

Apalagi, katanya, problem klasik pembangunan di Kudus masih didominasi proyek-proyek titipan oknum anggota dewan. Berdasarkan kajian APBD 2015, Gemataku mensinyalir rata-rata SKPD di Kudus terbebani proyek bernama aspirasi sebesar Rp 20 milyar.

Bahkan ada SKPD yang bersedia melaksanakan proyek aspirasi sebesar Rp 40 milyar. Jika seperti itu, kami (Gemataku) menganggap tidak ada jaminan proses pelaksanaan pembangunan di Kudus sesuai dengan aturan,” katanya.

”Artinya, masih terdapat banyak potensi KKN dalam penentuan proyek. Untuk itu, kualitas pembangunan serta pengawasannya bergantung pada peran serta masyarakat dan keseriusan penegak hokum,” pungkasnya. (BJ12)