Home Headline Gaji Pegawai RSUD Moewardi Terlambat Dibayar Gara-gara Gubernur Belum Keluarkan SK

Gaji Pegawai RSUD Moewardi Terlambat Dibayar Gara-gara Gubernur Belum Keluarkan SK

68
0

img-20170923-wa0010SEMARANG, 25/9 (Beritajateng.net) – Manajemen pengelolaan pegawai Pemprov Jateng dipertanyakan. Gaji seluruh pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan jasa pelayanan yang bertugas di RSUD Dr Moewardi, Surakarta terancam tidak bisa dibayarkan. Gara-garanya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pengelola Keuangan RSUD setelah Direktur RS milik pemprov tersebut pensiun.

Permasalahan tersebut terungkap dari SE RSUD Dr Moewardi Surakarta Nomor : 017/4.373/2017 tertanggal 15 September 2017. Isinya tentang Penundaan Pembayaran Gaji Pegawai BLUD dan Jasa Pelayanan. Surat yang ditandatangani Wakil Direktur Keuangan RSUD Dr Moewardi, Syahrudin Hamzah tersebut menyatakan belum adanya penunjukan SK Pengelola Keuangan RSUD dari Gubernur Jateng berdampak belum adanya penunjukan pejabat yang diberi kewenangan sebagai otorisator pengeluaran uang. Karenanya gaji pegawai BLUD dan Jasa Pelayanan belum bisa dibayarkan sampai terbitnya SK tersebut.

Wakil Direktur Keuangan RSUD Dr Moewardi, Syahrudin Hamzah menuturkan, setiap tanggal 25 pihaknya wajib membayarkan honor atau gaji untuk seluruh pegawai BLUD dan jasa pelayanan. Tapi khusus bulan ini, uang tidak bisa dicairkan karena masih menunggu SK pengangkatan direktur sebagai otorisator keuangan BLUD.

“Saat ini sedang diproses di provinsi. Mudah-mudahan hari ini sudah jadi. Sehingga pas jatuh tempo pembayaran, semua sudah beres,” terangnya,

Jika Senin (25/9) ini honor tetap belum bisa dicairkan, berarti akan ada keterlambatan satu hingga dua hari ke depan. Setidaknya hingga Pemprov Jateng menerbitkan SK pengangkatan direktur yang baru.

Diakui, saat ini sudah ada pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan jabatan sementara Direktur RSUD Dr Moewardi. “Tapi Pak Soeharto (Plt Direktur) sedang sakit dan harus dirawat di Jakarta,” tegasnya.

Pihaknya sebenarnya sudah punya firasat bakal ada gonjang-ganjing soal keterlambatan pencairan honor bulan September ini. Karena itu, sebagai antisipasi, dia menerbitkan SE tentang Penundaan Pembayaran Gaji Pegawai BLUD dan Jasa Pelayanan.

Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Yulianto Prabowo berharap tidak akan ada keterlambatan pencairan hak pegawai di RSUD Dr Moewardi. Saat ini belum bisa dibilang terlambat karena jatuh tempo pembayaran, yakni tanggal 25. Dijelaskan, saat ini surat untuk penerbitan SK pengangkatan sudah diproses di Pemprov Jateng.

“Semoga saja bisa sesuai jatuh tempo. Kalau terlambat, mungkin Selasa besok baru bisa dicairkan. Kemarin kan libur. Uangnya sudah ada. Hanya yang mencairkan yang belum ada,” terangnya.

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi saat dikonfirmasi menyayangkan hal tersebut. “Ini menunjukkan betapa lemahnya pengelolaan Pemprov Jateng,” katanya.

Menurut dia, permasalahan itu tidak akan muncul jika Pemprov langsung menunjuk Plt atau mengangkat Dirut baru saat Dirut lama purna tugas.

“Masalah purna tugas itu kan sudah diketahui sebelumnya. Seharusnya juga sudah diantisipasi dan dipersiapkan penggantinya. Jadinya tidak terbengkalai seperti ini,” paparnya.

(NK)