Home Nasional Gafatar Dinilai Manfaatkan Undang-undang Ormas

Gafatar Dinilai Manfaatkan Undang-undang Ormas

901

Semarang, 28/1 (BeritaJateng.net) – Gafatar ataupun ormas-ormas memanfaatkan dan memaksimalkan peluang undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang kebebasan untuk menciptakan sebuah Ormas dari Putusan MK Nomer 2/PUU-XI/2013.

Kebebasan tersebut disampaikan oleh Yakob Henri selaku Assintel Kejati Jateng, bahwa dengan adanya Undang-undang MK bukan menyebapkan imbas, tetapi mereka memanfaatkan dan memaksimalkan peluang.

“Pasal 17 dan pasal 19 dari undang-undang ormas yang diajukan sebagai review, menyebabkan mereka tak memerlukan SKT. Kemudian tujuan-tujuan organisasi yang dicantumkan pada pasal 5 dan di review kembali, maka tidak dapat mengikat sehingga semua orang bebas untuk menciptakan organisasi,” katanya.

Menurutnya, kebebasan berorganisasi ini memang sudah diatur dalam konstitusi negara kita, namun ada tanda batasnya. jika suatu ormas itu mengganggu ketertipan, maka harus dilakukan pembatasan, dan inilah yang dimaksimalkan oleh mereka.

“Jika kita memang mendapatkan bukti tentang Gafatar, menyangkut tentang agama tentang akidah yang menyimpang dan sebagainya, maka harus melakukan langkah-langkah seperti pelarangan dan tindakan tegas sesuai pembuktian,” tuturnya.

Lanjutnya, kita harus melihat dari sisi akidah, sosiologi, akademis dan tentunya sisi hukum, dengan melihat masalah ini secara koperensif. Tujuanya bagaimana kita untuk mencari penanggulangannya secara koperensif, dan termasuk secara penegakan hukumnya. Banyak orang hilang, banyak orang merasa tidak nyaman, dan paling penting lagi ialah bahwa penerapan secara akidah menyimpang dari ajaran muslim. Sehingga kita harus mencari pembuktian yang ada.

“Dan inilah yang akan kita buru nantinya, mudah-mudahan ini sebuah entrie bagi kita, sehingga langkah-langkah nanti bisa dilakukan penegakan hukum. Banyak permasalahan yang timbul saat ini, dapat kita lihat ada masalah separitis, masalah permunculan agama baru, dan masalah akidah agama yang menyimpang, dan inilah sebuah ancaman-ancaman yang harus kita cegah,” terangnya.

Selanjutnya, kita menangani mereka agar tak muncul kembali dengan berganti baju di kemudian harinya. Jika kita mereka telah diredam, kemungkinan mereka akan terus berganti baju terus menerus dan menghindar dari peraturan undang-undang sesuai hukum.

“Untuk mencari solusinya tentunya kita akan menyampaikan keatas, dan dari provinsi akan berkoordinasi dengan instansi terkait, dari kesbangpol, kepolisian akan melakukan proses penegakan hukum. Dan ini harus ada actionnya untuk melangkah kedepannya, agar tak ada timbul pergantian baju dari kasus-kasus seperti ini,” tambahnya.(BJ06)

Advertisements