Home Nasional Fraksi PKS Minta Presiden Jelaskan Status Budi Gunawan

Fraksi PKS Minta Presiden Jelaskan Status Budi Gunawan

image

Jakarta, 24/3 (Beritajateng.net) – Anggota Fraksi PKS di DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi meminta Presiden Joko Widodo menjelaskan status Komjen Pol Budi Gunawan yang batal dilantik menjadi Kapolri karena sebelumnya DPR RI telah menyetujuinya melalui mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

“Perlu diperjelas dahulu oleh Presiden, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 11 ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Polri yang mensyaratkan Presiden harus memberikan alasan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri,” kata Aboe Bakar di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan DPR memerlukan klarifikasi terlebih dahulu mengenai status Budi Gunawan apakah Presiden menarik dan membatalkan surat pencalonan yang bersangkutan kemudian mengajukan nama yang baru.

Atau menurut dia, Presiden menyelesaikan proses pencalonan dengan melantik Budi Gunawan kemudian memberhentikannya dan menggantinya dengan calon yang baru.

“Presiden mengajukan pengusulan nama lain untuk menjadi Kapolri, ini akan menjadi persoalan untuk DPR, karena kami telah memberikan persetujuan untuk Budi Gunawanan,” katanya yang juga anggota Komisi III DPR RI.

Dia menjelaskan menurut Ketentuan Pasal 11 ayat 1 UU No 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan Persetujuan DPR.

Menurut dia proses pengajuan calon itu dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 2, yaitu Presiden mengajukan calon disertai dengan alasannya.

“Kemudian tata cara persetujuan diatur dalam pasal 11 ayat 3, dimana DPR diberikan batasan waktu selama 20 hari. Apabila tidak ada jawaban dari DPR dianggap usulan Presiden telah disetujui,” ujarnya.

Faktanya menurut Aboe Bakar, Presiden telah mengangkat Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Oleh karenanya Presiden mengajukan persetujuan kepada DPR melalui surat nomor R-03/Pres/01/2015 pada 9 Januari 2015.

“Atas usulan tersebut DPR telah melakukan proses sebagaimana aturan yang ada, dan kemudian diberikan persetujuan melalui surat PW/00497/DPRRI/I/2015 pada 15 Januari 2015,” ujarnya.

Dia menjelaskan surat persetujuan dari DPR itu artinya, usulan Presiden untuk mengangkat Kapolri disetujui karena itu seharusnya Komjen Budi Gunawan sudah otomatis menjadi Kapolri.

Aboe Bakar mengatakan karena usulan dari Presiden adalah satu paket, yaitu pemberhentian Jenderal Sutarman dan Pengangkatan Komjen Budi Gunawan.

“Oleh karenanya, ketika Jenderal Sutarman turun seharusnya Komjen Budi Gunawan otomatis naik sebagai Kapolri,” ujarnya.(ant/BJ)

Advertisements

1 COMMENT

  1. WONG SUDAH DIJELASKAN DIBERBAGAI MEDIA KOK MASIH ORA MUDHENG TERUS,MEMANGNYA NGGAK TAHU ATAU PURA2 NGGAK NGERTI, MINTA PENSIUN DINI SAJA DARI PADA MALU2IN BANGSA DAN NEGARA. WONG BG SUDAH JATUH TEMPO DAN KEDALUWARSA APALAGI MASUK BLACKLIST KOK MASIH MINTA DIEDARKAN TERUS DAN DILANTIK INI ATURAN DARI MANA?YANG GOBLOK YG BIKIN ATURAN ATAU YANG MENJALANKAN ATURAN? JIKA NEKAD BILA TERJADI BLBI LAGI SIAPA YANG MAU TANGGUNG JAWAB? WONG BLBI SING WINGI WAE DURUNG DIRAMPUNGKE KOK AREP NGGAWE MASALAH ANYAR.

Comments are closed.