Home Headline Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kendal Pecah

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kendal Pecah

FPDIP DPRD kendalKendal, 12/11 (Beritajateng.net) – Agenda kunjungan Kerja (Kunker) Komisi DPRD Kabupaten Kendal ke sejumlah Kota/Kabupaten lain, membuat Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) DPRD Kab Kendal mengalami perpecahan.

Hal tersebut disebabkan sebagian anggota FPDIP lebih memilih untuk menyelesaikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Kabupaten Kendal tahun 2015 terlebih dahulu daripada
melakukan Kunker. Sementara yang lain lebih memilih tidak mempedulikannya.

Ditemui di ruang FPDIP DPRD Kendal pada Rabu (12/11) siang, Ketua FPDIP, Tri Purnomo menjelaskan ada empat anggota fraksi yang tidak mengikuti kunjungan kerja. Keempatnya diantaranya Ketua FPDIP Tri Purnomo, Sekretaris FPDIP Ahmad Suyuti, dan dua anggota Bintang Yudha Daneswara dan Slamet Riyadi.

“Kami memang mengikuti instruksi dari DPC PDIP Kendal untuk tidak melakukan kunjungan kerja. Sedangkan 6 anggota lain telah melakukan pembangkangan. Maka anggota yang telah membangkang instruksi DPC akan diberi sanksi, termasuk Ketua DPRD Kabupaten Kendal,” ujarnya.

Tri Purnomo menambahkan, tidak seharusnya para anggota DPRD Kab Kendal termasuk anggota Fraksi PDIP tidak melakukan Kunker sebelum pembahasan KUA-PPAS selesai dibahas.

“Dibandingkan kunjungan kerja, pembahasan KUA-PPAS jauh lebih penting karena untuk kepentingan warga kendal. Jika sampai tidak menemui titik temu antara dewan dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), maka anggarannya akan mengacu pada ABPD 2014. Padahal kebutuhan setiap tahun berbeda,” imbuhnya.

Sementara Sekretaris FPDIP DPRD Kendal, Ahmad Suyuti menjelaskan KUA-PPAS sudah disampaikan oleh TAPD dan sudah sempat diagendakan. Namun pembahasan selalu mengalami deadlock.

“Sudah dibahas lagi Jumat minggu lalu nanti akan dibahas tanggal 17-18 November ini dan tanggal 19 November harus sudah diparipurnakan. Saya berharap agenda ini bisa terlaksana. Jika tidak ditetapkan hingga November maka anggaran 2015 akan mengacu kepada tahun lalu,” jelasnya.

Pria yang sudah menjabat sebagai anggota DPRD Kab Kendal selama tiga periode ini menyesalkan jika sampai anggaran dalam KUA-PPAS tidak disahkan sebelum November. Hal ini karena banyak anggaran untuk masyarakat yang tidak akan diwujudkan.

“Salah satunya adalah Alokasi Dana Desa (ADD) karena Anggaran yang disiapkan mencapai RP. 136 miliar,” pungkasnya. (DK/bj)