Home Hukum dan Kriminal Firdaus Fatimah Zahra Diduga Langgar Perda RTRW

Firdaus Fatimah Zahra Diduga Langgar Perda RTRW

10176
Gerbang masuk lokasi Firdaus Fatimah Zahra di Jalan Muntal Mangungsari yang diduga melanggar Perda RTRW.

* Walikota Semarang Diminta Kaji Izin Pembangunan

Semarang, 3/4 (BeritaJateng.net) – Walikota Semarang Hendrar Prihadi diminta untuk meninjau kembali izin yang diberikan kepada pengelola Firdaus Fatimah Zahra, tempat manasik haji termegah di Jateng.

Hal ini disampaikan oleh pengamat Tata Ruang Kota Semarang Bagas SW di Semarang, Minggu (3/4). Menurutnya, pembangunan tempat manasik haji termegah di Jateng tersebut diduga melanggar aturan Perda RTRW.

“Lokasinya berada di Jalan Muntal Kelurahan Mangunsari Kecamatan Gunungpati dengan luas total sekitar 3 hektar,” terangnya.

Pembangunan tempat tersebut dinilainya melanggar pasal 145 Perda Kota Semarang nomor 14 tahun 2011 tentang RTRW, lantaram lokasi manasik haji yang terbangun tersebut sebagian besar di kawasan zona hijau peruntukkan tanaman pangan.

Ditambahkan, sesuai Perda RTRW pasal 119 ayat 12  angka 5, lokasi kawasan peruntukan tanaman pangan dilarang untuk dibangun bangunan. Adapun di lokasi ini akan dilengkapi dengan pintu gerbang utama, gedung pertemuan (hall), replika bandara dan imigrasi Arab Saudi, replika Masjidil Haram, replika Kabah, Replika Masjid Al Aqsa dan replika tempat Sai.

“Selain itu, lokasi manasik ini juga dilengkapi dengan jamarat Mina, Padang Arofah, perkemahan Mina, Jabal Rahmah karena akan menjadi lokasi manasik haji ekslusif sehingga dibuat semirip mungkin dengan lokasi haji dan umroh di tanah suci,” tukasnya.

Ditambahkannya, secara prinsip perizinan KRK dan IMB yang telah dikeluarkan Pemkot, memang pembangunan lokasi manasik ini tidak menyalahi peraturan Perda karena sudah sesuai dengan perda tentang Bangunan Gedung dan RTRW. Akan tetapi dalam fakta pembangunan pihak Firdaus Fatimah Zahra diduga telah menyalahi perijinan KRK dan IMB yang telah dikeluarkan oleh Pemkot Semarang.

Saat diklarifikasi, Kepala Bidang (Kabid) Perijinan BPPT Wing Wiyarso menjelaskan bahwa pembangunan ini sesuai dengan izin yang dikeluarkan DTKP berupa Keterangan Rencana Kota (KRK) nomor 591/3125/DTKP/X/2012. Meski demikian, dalam izin hanya tertulis bahwa pembangunan hanya direkomendasikan untuk sebagian kecil bangunan karena masuk kawasan perumahan dan perdagangan jasa.

Lebih dari itu, kawasan Muntal dan Gunungpati menurut Perda RTRW adalah masuk dalam kawasan peruntukan tanaman pangan. Sedangkan pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bernomor 648.1/1666/BPPT/IMB/VII/2013 dan disetujui oleh Pemkot Semarang yang mengeluarkan  IMB dengan Keputusan Walikota nomor 648.1/1911/BPPT/IX/2013 tentang pemberian izin mendirikan bangunan untuk bangunan satu lantai seluas 2.424 m2.

“Jadi izin IMB hanya diberikan untuk membangun bangunan satu lantai saja. Tapi jika ada penyimpangan dalam pelaksanaan itu wewenang Wasdal DTKP,” imbuhnya.

Kabid Pengendalian dan Pengawasan Bangunan (P2B) DTKP Soewarto menegaskan pihaknya akan segera menerjunkan tim untuk mengecek pelaksanaan pembangunan di Firdaus Fatimah Zahra. Jika memang nantinya dalam pengecekan ditemukan adanya pelanggaran, pihaknya akan segera memberikan surat peringatan.

“Jika memang melanggar akan kami berikan SP 1 dan seterusnya. Jika tidak diindahkan, bisa saja kami memberikan rekomendasi agar pembangunan dihentikan oleh Walikota Semarang,” tandasnya. (Bj)