Fakultas Hukum Unisbank Jalin Kerjasama dengan Komisi Kejaksaan RI

SEMARANG, 8/9 (Beritajateng.net) – Fakultas Hukum Unisbank Semarang, Jumat (8/9) melakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama dalam bidang pendidikan,penelitian dan pengabdian masyarakat dengan Komisi Kejaksaan RI. Hadir dalam penandatanganan tersebut Komisioner Komisi Kejaksaan RI Fultoni,SH.MH dan Karman Sastro advokat sekaligus ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) FH Unisbank.

Setelah penandatanganan kerjasama, dilaksanakan diskusi bertajuk peran serta masyarakat dalam memperkuat Komisi Kejaksaan dan meningkatkan kinerja kejaksaan.

Dalam penjelasannya kepada wartawan, Karman Sastro mengungkapkan, kerjasama antara fakultas hukum Unisbank dan komisi kejaksaan dilaksanakan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

“banyak hal yang bisa dilakukan untuk memperkuat Komisi Kejaksaan RI agar mampu melakukan pengawasan secara maksimal terhadap kinerja kejaksaan. Mahasiswa dapat melakukan monitoring peradilan sehingga dapat mengetahui secara langsung proses peradilannya,” ungkapnya.

Dengan mengetahui secara langsung, jelas Karman, mahasiswa dapat mengetahui apakah produk jaksa berupa surat dakwaan dan surat tuntutan sudah dibuat sesuai dengan kaidah hukumnya. Bahkan mahasiswa dapat mencari tahu bagaimana track record seorang jaksa, apakah patuh untuk melaporkan harta kekayaannya kepada KPK ataupun kualitas perkara yang ditanganinya.

“Bahkan mahasiswa bisa membuka posko pengaduan sehingga mempermudah masyarakat untuk melaporkan prilaku jaksa,” katanya.

Sementara itu, Komisioner Komjak RI Fultoni,SH.MH menuturkan, saat ini secara kelembagaan ada 9 (sembilan) komisioner yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja kejaksaan di seluruh Indonesia. Kapasitas yang terbatas inilah maka menjadi penting untuk bersinergi dan bekerjasama dengan perguruan tinggi,lembaga profesi dan organisasi kemasyarakatan.

“FH Unisbank satu satunya perguruan tinggi di Jawa Tengah yang menuangkan kerjasamanya secara formal,” bebernya.

Fultoni menambahkan, banyak permasalahan yang menimpa aparat hukum khususnya jaksa. Diantaranya adalah sangsi bagi jaksa nakal. keputusan pemberian sangsi ada pada Jaksa Agung, karena Komjak RI hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung dan Presiden atas kinerja kejaksaan.

“Dengan kewenangan yang terbatas ini, kita akan maksimalkan kerja Komjak bersama dengan masyarakat agar kejaksaan mampu sesuai dengan harapan masyarakat,” pungkasnya.

(NK)

Tulis Komentar Pertama