Home Headline Eks Napi Koruptor Diharap Tak Maju Pilkada 2020

Eks Napi Koruptor Diharap Tak Maju Pilkada 2020

319

SEMARANG, 30/11 (BeritaJateng.net) – Polemik terkait majunya eks narapidana koruptor dalam bursa pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 masih belum jelas, hingga saat ini belum ada peraturan mengenai larangan eks narapidana koruptor dalam pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang berharap, segera dibuat peraturan larangan eks narapidana koruptor dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Hal ini dikatakan Kordiv Hukum dan Data Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman saat preskon bersama wartawan kota Semarang, Jumat.

Menurutnya hingga saat ini Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pencalonan belum keluar dan masih diuji publik. Namun PKPU yang masih diuji coba publik belum mengatur terkait larangan eks narapidana koruptor turut berkontestasi dalam Pilkada 2020.

“PKPU yang sedang diuji hanya melarang kejahatan seksual dan illegal logging, koruptor belum diatur. Kami berharap koruptor dicantumkan dilarang mencalonkan diri,” tegas Arief saat jumpa pers Bawaslu Kota Semarang.

Arief menyebut, pelarangan eks koruptor berkontestasi dalam pesta demokrasi masih diperdebatkan di tingkat pusat. Namun, pihaknya selaku penyelenggara berharap eks koruptor tidak diperbolehkan mencalonkan diri. Hal ini agar demokrasi di Indonesia, khususnya di Kota Semarang tidak dikotori.

“Pengalaman sebelumnya kan sudah ada, di Kudus. Seorang kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2018, kemudian 2019 yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Ini yang kami harapkan tidak terjadi,” paparnya.

Selain harus dicantumkan di PKPU, ia berharap kebijakan ini bisa tercantum di undang-undang. Pasalnya, jika nantinya hanya tercantum di PKPU akan menimbulkan potensi sengketa. Pasalnya, dasar hukum tidak kuat.

Hingga kini, pihaknya masih menunggu PKPU Pencalonan dan revisi undang-undang yang mengatur hal itu.

“Jika saat pencalonan atau pendaftaran nanti tidak termuat larangan tersebut, maka eks narapidana koruptor masih diperbolehkan,” tambahnya. (El)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here