Duh!! Korupsi Pengelola BRT Semarang Diduga Jadi Penyebab Bus Tak Segera Dioperasikan

Wali kota Semarang Hendrar Prihadi meninjau 25 BRT Trans Semarang yang akan segera diluncurkan untuk mengganti BRT tak layak jalan.

Semarang, 7/1 (BeritaJateng.net) – Dugaan Korupsi pada Badan Layanan Umum (BLU) UPTD Terminal Mangkang terkait adanya sewa menyewa 8 unit Bus Rapid Transit (BRT) yang belum saatnya beroperasi di trayek dua Koridor selama dua bulan antara Mei hingga Desember 2016, dengan nilai Rp.200 Juta masih didalami dan diselidiki oleh unit Tipikor Polrestabes Semarang.

Hal ini disampaikan oleh Kapolrestabes Semarang Kombel Pol Abioso Seno Aji, menanggapi perkembangan kasus pencurian 32 ban serep BRT yang berada di terminal mangkang yang telah dilaporkan oleh Kepala BLU UPTD Terminal Mangkang Agung Nurul Falaq.

“Tidak hanya masalah pencurian ban saja yang akan kami selidiki, setidaknya ada dua rangkaian dugaan penggelapan dan tindak pidana korupsi di Badan Layanan Umum kota Semarang,” tegas Abi saat memberi keterangan di Mapolrestabes Semarang.

Kedua dugaan penggelapan dan tindak pidana korupsi itu menurut Kapolrestabes diantaranya terkait lampu yang ada di 33 BRT yang rencananya akan beroperasi pada minggu depan dan sementara berada di Terminal Mangkang.

“Lampu-lampu yang ada pada 33 unit BRT oleh pengelola BLU dimasukan ke sebuah Karoseri dan semuanya diganti, seharusnya lampu bekas itu dikembalikan ke negara tapi pada kenyataanya lampu itu hilang, itu yang masih kita selidiki, apakah ada oknum dalam yang bermain,” imbuh Abioso.

Sedangkan dugaan tindak Korupsi yang diduga juga melibatkan pejabat pengelola BLU menurut Abioso juga masih diselidiki

“Ada 8 unit BRT yang seharusnya belum mempunyai izin trayek, oleh pengelola BLU disewakan pada pihak ketiga, di dua koridor, kami belum bisa menyebutkan. Disewa selama dua bulan dengan harga Rp.200 Juta juga akan kami selidiki,” bebernya.

Sementara itu dari pantauan di Mapolrestabes Semarang, Kepala BLU UPTD Mangkang, Agung Nurul Falaq masih menjalani pemeriksaan di unit Tipikor Polreatabes Semarang terkait pengaduannya tentang penyalahgunaan wewenang dalam hal ini penggunaan operasional BRT tanpa ijin yang dilakukan oleh seseorang pada bulan September hingga Oktober 2016 silam. (EL)

Tulis Komentar Pertama