Home DPRD Kota Semarang Dugaan Korupsi BRT, Ketua Dewan: Bus Disewakan Tanpa Izin Walikota Berarti Pelanggaran

Dugaan Korupsi BRT, Ketua Dewan: Bus Disewakan Tanpa Izin Walikota Berarti Pelanggaran

63
0
Wali kota Semarang Hendrar Prihadi meninjau 25 BRT Trans Semarang yang akan segera diluncurkan untuk mengganti BRT tak layak jalan.

Semarang, 11/1 (BeritaJateng.net) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyayangkan terjadinya kasus pencurian 32 ban serep dan temuan polisi terkait dugaan korupsi sewa menyewa 8 unit bus BRT bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi di tubuh pengelola bus BRT.

“Kami sangat prihatin karena selama ini kami benar-benar ingin melayani masyarakat dalam memperbaiki transportasi kota Semarang, namun justru pengelola merusak tatanan yang sudah mulai diperbaiki dan dirintis pemkot,” ujar Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi saat ditemui BeritaJateng.net di kantornya.

Supriyadi menjelaskan bahwa kasus penyelewengan ditubuh pengelola BRT sudah ditangani pihak kepolisian. “Kami berharap agar segera diusut tuntas, apabila ada pejabat yang terlibat ya harus di usut. Siapa-siapa yang menerima harus ditindak,” tegasnya.

Ia menyayangkan langkah pengelola BRT menyewakan bus BRT tanpa seizin Walikota sebagai pemangku kebijakan di kota Semarang. “Yang pasti kalau menyeeakan bus tanpa seizin Walikota berarti suatu pelanggaran. Siap dalangnya, siapa penerima aliran dananya harus ditelusuri. Masyarakat juga pasti ingin menerima kejelasan perkara tersebut,” imbuhnya. (EL)