Home Headline Dua Tersangka Kolam Retensi Kembalikan Uang Rp. 4,7 M Ke Kejati

Dua Tersangka Kolam Retensi Kembalikan Uang Rp. 4,7 M Ke Kejati

1062

Semarang, 7/1 (BeritaJateng.net) – Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menerima pengembalian uang kerugian negara sebesar Rp. 4.634.070.387,49,- kasus korupsi pekerjaan kolam retensi Muktiharjo Semarang dari Direktur dan Komisaris PT. Harmony International Technology Handawati Utomo dan Tri Budi Purwanto.

“Ini merupakan salah satu itikad baik dari terdakwa Handawati Utomo dan Tri Budi Purwanto. Setidaknya ini akan menjadi pertimbangan, namun tidak berpengaruh pada tuntutan terdakwa dan tidak dapat menghapuskan pidana,” tutur Deddy Firmansyah, Kasi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Menurutnya, pengembalian uang negara ini sebagai salah satu penyelamatan uang negara. “Uang yang kami terima sebesar Rp. 4.634.070.387,49,- dari pihak keluarga terdakwa melalui rekening BRI,” terangnya.

Deddy menjelaskan, upaya pengembalian uang negara tidak hanya terjadi pada kasus kolam retensi saja. “Kasus-kasus sebelumnya juga banyak yang mengembalikan, malah hampir 90 persen mengembalikan dana tersebut,” imbuhnya.

DSC00177

Sebelumnya, Kejati Jateng telah menetapkan empat tersangka terkait kasus korupsi kolam retensi Muktiharjo Kidul, Pedurungan. Mereka yakni Rosyid Husodo, Kepala Bidang Sumber Daya Air Energi dan Geologi pada Dinas PSDA-ESDM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Imron Rosyadi selaku konsultan pengawas, Handawati Utomo selaku Direktur PT Harmonny Internasional Technonoly dan Tri Budi Joko Purwanto selaku Komisaris PT Harmony Internasional Technology.

Kepala Kejati Jateng Hartadi mengatakan kasus dugaan korupsi terjadi pada tahun 2014 yang dilakukan Dinas PSDA-ESDM Kota Semarang setelah menganggarkan dana APBD Rp 33.727.000.000 untuk pembangunan kolam retensi Muktiharjo Kidul.

Hartadi menambahkan proses lelang di LPSE, ditetapkan PT Harmoni Internasional Technology sebagai pemenang. sesuai SPMK nomor 050/11525 tanggal 1 September 2014 dengan masa pekerjaan selama 120 hari kalender (1 September -29 Desember) dengan masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung 30 Desember-30 Juni 2015).

“Hasilnya ada indikasi korupsi, pada hasil penyelidikan pada 13 Februari lalu diperoleh bukti permulaan cukup berupa keterangan saksi dari Dinas PSDA-ESDM Semarang, rekanan, konsultan dan ahli dari Politeknik Undip serta dokumen terkait,” kata Hartadi.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20/ 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Dalam proyek tersebut disinyalir menyalahi rencana tata ruang wilayah (RTRW), diduga terjadi penyimpangan atas proyek pembangunan kolam retensi. Selain kolam retensi Muktiharjo, Pemkot Semarang diketahui juga awalnya merencanakan pembangunan embung untuk mengatasi banjir itu di tiga tempat lain. Yakni  di Tlogosari seluas 2,6 hektare, Bugen 1,5 hektare dan Kalicari luasnya mencapai  0,47 hektare, dan Muktiharjo Kidul 8 hektare.

Diketahui dari empat kolam retensi itu di Muktiharjo Kidul merupakan yang bersekala besar. Seluruh biaya pembangunan kolam retensi itu sebesar Rp 35 miliar dialokasikan pada APBD 2014. (BJ06)