Home Ekbis Driver Online Resah Pasca Diberlakukan Aturan Baru

Driver Online Resah Pasca Diberlakukan Aturan Baru

4054
0
Pengemudi Ojek Online menunjukkan batas penjemputan penumpang berjarak 100 meter dari Stasiun Poncol kepada Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi saat melakukan sidak ke pangkalan Ojek Online di Stasiun Poncol.
***Dihantui Kredit Macet hingga Kehilangan Pekerjaan
        SEMARANG, 23/2 (BeritaJateng.net) – Diberlakukannya aturan baru mengenai pembatasan kuota, uji KIR dan SIM A Umum, bagi transportasi berbasis aplikasi online, membuat para driver online resah. Pembatasan kuota 330 unit di Kota Semarang mengakibatkan berbagai dampak bagi ribuan driver online.
        Selain terancam kehilangan pekerjaan, kredit mobil driver online tersebut juga terancam macet. Padahal keberadaan transportasi online selama ini dinilai turut mendongkrak perekonomian masyarakat.
        “Para driver online ini kondisinya kredit mobil. Apabila diberlakukan aturan baru, PM 108 ini akan membawa banyak dampak. Otomatis, kalau mereka kehilangan pekerjaan, pasti akan terjadi kredit macet,” kata salah satu driver online, Arif.
         Dikatakannya, driver online saat ini dalam posisi lemah. Hampir semua kebijakan yang dimuat dalam PM 108 merugikan para mitra. “Paling berat adalah pelaksanaan Uji KIR. Karena begitu kendaraan dilakukan Uji KIR, pasti berdampak ekonomis, nilai jualnya akan turun. Sedangkan di satu sisi, belum ada jaminan penyedia aplikasi terhadap kemungkinan bebas suspend. Kapan saja bisa diputus dari mitra oleh aplikator. Itu yang menjadi momok bagi kami,” katanya.
         Pihak aplikator sendiri tidak bisa menjamin, bahwa yang sudah melakukan Uji KIR tidak terkena pemutusan hubungan mitra kerja. Kuota yang disediakan pemerintah saat ini sangat jauh dari jumlah mitra kerja aktif. “Katakanlah ini hanya diberi 10 persen, lha yang 90 persen mau ke mana? Ini belum ada solusi. Tentu saja ini akan menciptakan pengangguran-pengangguran lagi. Padahal biaya angsuran kredit mobil, seperti Mobilio, Kalya, per bulan antara Rp 4 juta hingga Rp 5 juta dalam tempo 4-5 tahun. Rata-rata baru berjalan kurang lebih dua tahun,” katanya.
          Dia berharap, pemerintah mestinya harus memikirkan solusinya apa. Sebab sejauh ini keberadaan driver online ini mampu menggeliatkan perekonomian masyarakat. “Yang sekarang terjadi hanya mengakomodir sekelompok orang tertentu saja. Mengenai kuota, mestinya pihak aplikator diajak duduk bersama pemerintah selaku pemegang regulasi. Mengapa demikian, percuma dilakukan pembatasan kuota, sedangkan pihak aplikasi sendiri ada yang masih menerima perekrutan. Ini kan kontraproduktif,” katanya.
          Penanggung Jawab Komunitas Driver Semarang Go Car Community, Indra, mengatakan keberatan dengan penetapan kuota tersebut. “Termasuk kebijakan mengenai KIR, dari pelat hitam ke kuning, ini memberatkan. Kalau SIM bisa menyesuaikan. Peraturan ini dipaksakan. Bahkan beberapa hari kemarin ada sopir yang ditangkap polisi di Polsek Semarang Tengah,” katanya.
            Menurutnya, hal itu bukan kewenangan kepolisian, karena aturan mengenai Pelat hitam menggunakan SIM A umum belum ada aturannya. “Tilang ini menggunakan pasal SIM, sedangkan driver itu sendiri membawa SIM yang tidak melakukan pelanggaran. Tapi akhirnya bisa diselesaikan dengan mediasi,” katanya.
           Mengenai kuota, kata dia, jelas tidak bisa memuat mengingat saat ini driver online telah berjumlah ribuan. Jumlah pembatasan kuota sebanyak 330 unit tersebut juga belum jelas apakah diberlakukan untuk transportasi pelat hitam saja atau juga untuk menampung taksi konvensional yang menggunakan aplikasi. “Sekarang ini taksi konvensional juga menggunakan aplikasi,” katanya.
          Ditegaskannya, pembatasan kuota tersebut tidak akan memengaruhi para driver berhenti beroperasi. Selama yang memberlakukan pembatasan tersebut bukan aplikator sendiri. “Memang kemungkinan yang akan mendapat perizinan sesuai jumlah, 330 unit. Tetapi jumlah sisanya yang ribuan, apabila tidak diputus oleh aplikator, maka para driver ini masih bisa beroperasi. Maka kami menolak dan meminta adanya revisi dari kementerian,” katanya.
          Pihaknya berharap, pembatasan diberlakukan dengan cara aplikator tidak melakukan perekrutan lagi. “Tetapi setidaknya jumlah driver yang selama ini telah beroperasi diberikan solusi,” imbuhnya.
          Sementara itu, Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dinas Perhubungan Provinsi Jateng, Dikki Rulli Perkasa mengatakan, Jumat 10 Februari 2018, pihaknya telah mengundang Dishub kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah untuk rapat. “Sudah ada kuota kompromi, dari kuota yang ditetapkan, kami tawarkan apakah perlu ada tambahan lagi atau tidak. Tentunya, berdasarkan perkembangan di wilayah masing-masing,” katanya.
           Hasilnya, untuk wilayah Kedungsepur ada tambahan, sesuai dengan informasi permintaan di Dishub setempat. “Saat ini, kuota itu dalam proses ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah. Yang jelas ada tambahan,” katanya.
          Namun ia belum bisa menyebut jumlah tambahan tersebut. “Saat ini sudah ada 11 badan usaha yang mengajukan permohonan. 10 badan usaha ikut TNKB Semarang. Masing-masing kami berikan kuota 30 unit, jadi jumlahnya 300 unit. Tapi ini masih bisa ditambah. Pemerintah sebenarnya bijaksana, maunya apa. Harapan saya, persetujuan izin yang sudah ada ini direalisasikan dulu,” katanya. (El)