Home DPRD Kota Semarang DPRD Soroti Kebocoran Penerimaan PAD dari Sektor Retribusi Parkir Umum

DPRD Soroti Kebocoran Penerimaan PAD dari Sektor Retribusi Parkir Umum

209
0
Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi memaparkan hasil paripurna dan putusan RAPBD 2017 yang telah disahkan.
***Supriyadi Usul Terapkan Sistem Parkir Berlangganan
       Semarang, 18/5 (BeritaJateng.net) – Retribusi parkir umum sebenarnya merupakan pos primadona untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang. Namun karena kebocoran penerimaan retribusi parkir yang besar, sehingga penerimaan restribusi tidak mencapai target.
       Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi mengatakan, sektor parkir umum ditargetkan menyumbang PAD Rp 4 miliar pada 2017 lalu. Hanya saja, target tersebut tidak tercapai dan hanya mampu menyumbang Rp 2,5 miliar saja.
        “Realisasinya masih terjadi kebocoran yang besar. Parkir umum yang sangat berpotensi itu justru tidak mencapai target penerimaan untuk PAD,” kata Supriyadi, di gedung DPRD Kota Semarang, Jumat (18/5).
        Supriyadi mengusulkan agar Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang memberlakukan sistem parkir berlangganan. Dengan sistem tersebut maka nantinya akan memutus mata rantai penerimaan retribusi parkir mulai dari juru parkir, pemilik area parkir, petugas penarik retribusi baru.
        “Kalau diberlakukan parkir berlangganan, saya optimistis PAD dari parkir umum bisa mencapai Rp 20 miliar dalam setahun,” ucapnya.
        Ia menjelaskan, dengan sistem parkir berlangganan nantinya diterapkan bagi pemilik kendaraan asli Kota Semarang. Setiap warga Semarang yang memiliki kendaraan cukup membayar sekali saja biaya parkir dalam setahun. Pembayaran tersebut dibarengkan dengan pembayaran pajak kendaraan.
         “Kalau begitu kan warga tidak perlu repot harus bayar parkir terus menerus setiap parkir. Ini hanya untuk parkir umum, harus dibedakan dengan parkir khusus,” tambahnya.
         Kebocoran retribusi parkir ini sudah menjadi sorotan kalangan DPRD Kota Semarang sejak lama. Pasalnya, retribusi parkir umum memiliki potensi yang sangat besar dalam menyumbang penerimaan PAD. Namun justru tidak mencapai target tiap tahunnya.
         Supriyadi merinci, di Kota Semarang ada sedikitnya 1 juta sepeda motor dan 500.000 mobil. Dalam satu hari, jika satu sepeda motor ditarik retribusi Rp 1.000 untuk sekali parkir maka sudah ada penerimaan Rp 1 miliar. Sedangkan retribusi untuk mobil Rp 2.000, maka sudah ada penerimaan Rp 1 miliar. “Itu baru satu hari, kalau satu bulan tinggal dikalikan 30 hari. Hasilnya sangat besar,” urainya.
        Kepala Dishub Kota Semarang, M Khadik menuturkan, sektor parkir umum memang memiliki potensi pendapatan daerah yang luar biasa. Saat ini, Dishub sedang dalam upaya merumuskan upaya yang paling tepat dalam hal pengaturan parkir tersebut.
        Khadik berharap segera mendapatkan konsep pengaturan parkir dan sistem penarikan retribusi parkir, sehingga masalah kebocoran retribusi parkir bisa dieliminir. Jika demikian, maka penerimaan PAD parkir umum bisa lebih tinggi lagi.
        “Ini kami masih mencari format pengaturan parkir yang pas. Yang jelas di 2018 ini target pendapatan parkir jadi Rp 15 miliar, naik dibanding 2017 lalu yang hanya sekitar Rp 4 miliar,” paparnya.
        Kenaikan target pendapatan retribusi tersebut dirasa sangat berat karena berkaca pada 2017 lalu saja dengan target Rp 4 miliar tidak tercapai. Apalagi, 2018 ini pendapatan naik hampir 400 persen.
         “Memang berat, tentu dibutuhkan langkah inovasi yang nanti betul-betul mencakup seluruh fungsi parkir. Tidak semata-mata untuk pendapatan daerah tapi juga bagaimana menata dan mengatur agar semuanya dapat. Lalulintas lancar, parkirnya teratur, dan memberikan kontribusi untuk daerah,” jelasnya.
        Khadik mengungkapkan, pengaturan parkir umum sangat penting dilakukan karena kemacetan lalu lintas di Kota Semarang juga disebabkan adanya parkir yang tidak berizin atau parkir liar. Pihaknya akan meninjau kembali beberapa lokasi parkir umum yang berada di tepi jalan yang justru memicu terjadinya kemacetan.
          “Kita sudah inventarisasi dan dalam waktu dekat kita rencana akan melakukan penertiban terhadap parkir liar. Dan juga akan tertibkan izin-izin lama yang masih berlaku. Yang ternyata setelah melihat perkembangan Kota Semarang ini, parkir menjadi salah satu penyebab kemacetan,” katanya.
         Saat ditanya mengenai sistem parkir berlangganan, Khadik mengatakan, saat ini dalah proses pengkajian. Tidak menutup kemungkinan nantinya sistem tersebut akan diberlakukan jika dirasa lebih efektif dalam mengatur dan menarik retribusi untuk pendapatan daerah. (El)