Home Hukum dan Kriminal DPRD Kota Semarang Siapkan Perda Soal Prostitusi

DPRD Kota Semarang Siapkan Perda Soal Prostitusi

ilustrasi

ilustrasi

Semarang, 30/1 (BeritaJateng.net) -Dewan Perwaikilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang berencana mengganti Perda nomor 10 tahun 1956 tentang penanggulangan pelacuran. Pasalnya, Perda lama tersebut masih lemah untuk dijadikan landasan penegakan hukum mengenai pelacuran.

Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Semarang, Suharsono mengatakan, Perda penangan pelacuran yang dibentuk nantinya akan melengkapi Perda sebelumnya, seperti penanganan penyakit Aids, tempat hiburan, penanganan anak jalanan serta pembatasan minuman beralkohol.

Sehingga dengan adanya penambahan isi dalam revisi Perda lama bisa mengatasi permasalahan sosial di Kota Semarang.

“Sebelumnya sudah ada Perda nomor 10 tahun 1956 untuk penanganan pelacuran. Namun Perda lama itu perlu diperbaiki kembali agar aturan di dalam Perda tersebut lebih lengkap yakni mengatur tentang tahapan penanganan, sanksi beserta denda, hak dan kewajiban,” ungkap salah satu anggota Komisi C DPRD Kota Semarang ini.

Menurutnya, Kota Semarang merupakan kota metropolitan yang berpenduduk besar dan memiliki potensi masalah sosial kompleks.

Selain itu, di Kota Semarang juga memiliki masalah sosial penangan pelacuran di resosiliasi Argomulyo atau yang dikenal Sunan Kuning (SK) dan Gambilangu yang berada diperbatasan Semarang-Kendal.

“Jumlahnya cukup besar, berdasarkan data konsultan pembuat naskah akademik penangan pelacuran di Semarang jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) di SK mencapai 750 orang. Sedangkan di Gambilangu ada 450. Selain itu ada juga PSK yang beroperasi di jalan protokol seperti di jalan Pandanaran, Imam Bonjol, jalan Pemuda, Tanggul Indah. Sehingga perda ini perlu diterbitkan, sebagaimana kota atau kabupaten lain yang memiliki perda penanganan pelacuran,” terangnya.

Ia menjelaskan, melalui badan legislasi DPRD Kota Semarang melakukan harmonisasi awal untuk menyelaraskan kajian ilmiah. Perda ini dibahas bersama Dinas Sosial Pemuda Olah Raga, Satpol PP, Bapermas, serata Bagian Hukum. Menurutnya, untuk menghasilkan produk hukum yang komprehensip dibutuhkan kajian ilmiah serta masukan dari berbagai elemen masyrakat yang berkompeten terkait persoalan pelacuran.

“Kita contohkan saja, Kota Surabaya bisa mengatasi bahkan menutup lokasisasi Dolly. Itu merupakan lokalisasi yang terbesar di Indonesia bisa diatasi. Sehingga dengan adanya perda baru nantinya, Kota Semarang bisa meniru itu. Memang, pembahasan ranperda ini diperkirakan memakan waktu cukup panjang meningat isinya cukup berat,” pungkasnya. (BJ05)