Home News Update DPRD Jateng Pertanyakan Larang Kunker Luar Provinsi

DPRD Jateng Pertanyakan Larang Kunker Luar Provinsi

Asip Kholbihi
Asip Kholbihi
Asip Kholbihi

Semarang, 26/2 (BeritaJateng.net) – alangan Anggota DPRD Jawa Tengah mempertanyakan kebijakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang melarang Anggota dewan melakukan kunjungan ke luar provinsi.

Padahal beberapa hari terakhir, Anggota DPRD provinsi lain melakukan kunjungan untuk studi banding pelaksanaan perda ke Jawa Tengah.

Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah Asip Kholbihi mengatakan, kebijakan Mendagri yang diterjemahkan oleh Pemprov Jateng melarang kunjungan ke luar provinsi dikawatirkan dapat mengganggu kinerja dewan dalam bidang legislasi.

Karena untuk menyusun perda harus ada studi komparasi dengan melihat langsung provinsi lain yang sudah memiliki perda dimaksud.

“Saya tidak paham terhadap aturan ini, kenapa hanya DPRD Jateng yang tidak boleh melakukan kunjungan ke luar provinsi, padahal provinsi lain dan kabupaten/kota di Jawa Tengah tetap bisa,” ungkapnya, Kamis (26/2).

Menurut Asip, Jawa Tengah merupakantrensetter bagi provinsi provinsi di Indonesia, sehingga menjadi rujukan dan bahan studi banding pada pelaksanaan perda perda yang sudah diterbitkan. Oleh karena itu banyak anggota dewan dari provinsi lain yang melakukan kunjungan ke Jawa Tengah. 

“Kemarin ada kunjungan dari DPRD Provinsi NTT dan Papua ke Jateng, kami seperti menjadi bahan olok olok karena tidak bisa melakukan kunjungan serupa,” ungkapnya.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan ini menambahkan, dalam rapat konsultasi yang dilakukan dengan Kemendagri beberapa waktu yang lalu bahkan memunculkan aturan yang cukup aneh.

Yakni kunjungan ke luar provinsi yang dilakukan dalam rangka penyusunan perda diperbolehkan tetapi hanya diikuti perwakilan anggota komisi yang jumlahnya tidak boleh lebih dari 5 orang.

“Ini malah lebih aneh, karena komisi merupakan representasi dari fraksi fraksi, masa mau di representasi lagi,” katanya.

Atas ketidakjelasan aturan soal kunjungan kerja ini, tambah Asip, sampai saat ini Badan Pembuat Perda belum pernah melakukan kegiatan.

“Aturannya belum jelas, jadi sampai sekarang belum melakukan kegiatan legislasi,” pungkasnya. (BJ13)