Home Lintas Jateng DPRD Jateng Akan Panggil DPPAD

DPRD Jateng Akan Panggil DPPAD

489

image

Semarang, 4/6 (Beritajateng.net)-Dengan diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemprov Jateng 2014 yang status opininya Wajar TanpaPengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan, dimana dalam salah satu penjelasannya menekankan pada persoalan aset, KomisiA DPRD Jateng akan segera memanggil Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) untuk menjelaskan persoalan tersebut.

Sekretaris Komisi A DPRD Jateng, Ali Mansyur HD mengatakan, persoalan aset selalu saja menjadi catatan dalam LHP BPK selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu  DPPAD harus segera menyikapi dengan mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK. “Persoalan legalitas aset banyak sekali ditemukan. Banyak aset belum bersertifikat,” ungkapnya.

Dari 8.578 bidang tanah milik Provinsi, lanjutnya ada 5.048 bidang tanah yang sudah bersertivikat. Keseluruhan nilai aset tanah tersebut mencapai Rp12,049 triliyun. Sementara, aset lain seperti peralatan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan mencapai total nilai Rp6 triliyun lebih. Jika di total, semua aset milik pemprov mencapai Rp18,5 triliyun.

“DPPAD yang membidangi soal aset harus melakukan pendataan rinci. Temuan BPK, status tanah kurang jelas agar segera dituntaskan. Misal milik pemerintah Pusat dan sudah diserahkan Provinsi, namun data masih di pusat, ya gimana caranya agar data itu disimpan pemerintah provinsi,” terang Ali.

Ali memang belum menghitung secara rinci berapa nominal aset tanah yang harus diperbaiki tersebut. Namun, ia menargetkan selama masa jabatan dewan di periode sekarang, masalah aset bisa diatasi secara menyeluruh.

Senada dengan Ali Mansyur, Wakil Ketua Komisi C Hartini juga akan mengundang DPPAD untuk menjelaskan persoalan database pajak kendaraan bermotor (PKB) yang disoroti BPK. “Segera akan kami undang DPPAD untuk menjelaskan masalah database PKB. Karena masalah ini memang banyak yang tidak jelas,” katanya. 

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam waktu 10 hari akan memperbaiki temuan BPK. Meski pun, BPK memberikan waktu 60 hari untuk memberikan jawaban atas temuan tersebut. “Ada waktu 10 hari akan kita perbaiki, kita sudah siapkan catatan dari BPK,” terang Gubernur. Diakuinya, Pemprov Jateng sudah kali keempat ini mendapatkan LHP WTP.(BJ013)