Home Lintas Jateng DPRD Desak Pemkot Semarang Tindak Lanjuti Temuan BPK

DPRD Desak Pemkot Semarang Tindak Lanjuti Temuan BPK

image

Semarang, 24/6 (BeritaJateng.net) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang desak pemerintah kota Semarang untuk segera menindak lanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2014 silam.

“Kami akan terus mengawal tindak lanjut Pemkot Semarang atas temuan BPK terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Semarang 2014,” kata Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi di Semarang, Rabu (24/6).

Hal itu diungkapkan politikus PDI Perjuangan tersebut usai menggelar rapat koordinasi antara DPRD Kota Semarang dan Inspektorat Kota Semarang selaku pengendali internal pemerintah kota setempat.

Berdasarkan laporan BPK, kata dia, setidaknya ada 21 temuan yang harus segera ditindak lanjuti, yakni terdiri atas empat temuan kepatuhan, 17 temuan sistem pengendalian intern (SPI), dan 28 rekomendasi.

“Temuan BPK itu mencakup 22 satuan kerja perangkat daerah (SKPD), seperti Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Dinas Pasar, Sekretariat Daerah, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD),” katanya.

Dari 22 SKPD itu, ia mengatakan yang temuannya paling mencolok adalah DPKAD, seperti pemegang kas daerah yang dipegang terlalu banyak perbankan meski sudah disusut jadi enam bank dari sembilan bank.
Banyaknya jumlah bank pemegang kasda, kata dia, membuat pengelolaan keuangan menjadi tidak efisien dan efektif, termasuk laporan atas bunga, giro, dan deposito yang selama ini belum transparan.

“Kalau pemegang kasda semakin banyak, pengawasannya dan pengendaliannya kan susah dan kurang kontrol. Akhirnya, jadi kurang efisien dan efektif. Makanya, harus semakin dikurangi lagi,” katanya.

Beberapa SKPD sudah melakukan ‘action plan’ atas temuan BPK itu, seperti temuan di Dinas Pasar berupa kelebihan pembayaran atas dua paket pekerjaan, namun sudah disetor ke kas daerah.

Pada pekerjaan Dinas Pasar atas pembangunan Pasar Klithikan Tahap II terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp7.549.090 dan pembangunan Pasar Modern Rejomulyo Tahap II sebesar Rp12.985.115,03.

“Kelebihan pembayaran pada dua pekerjaan di Dinas Pasar itu sudah disetor ke kasda pada 19 Mei 2015. Ini terjadi juga di DTKP dan RSUD Kota Semarang, namun sudah disetor ke kasda,” kata Supriyadi.

Makanya, ia mengimbau inspektorat sebagai lembaga pengendali internal Pemkot Semarang untuk lebih proaktif dalam mengawal dan mengawasi penyelesaian temuan dan rekomendasi dari BPK.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Semarang Cahyo Bintarum mengatakan tindak lanjut dari kalangan SKPD sudah ada sebelum laporan hasil pemeriksaan BPK diterima pada 29 Mei lalu.

“Seperti Dinas Pasar atas dua pekerjaan, yakni pasar Klithikan dan Pasar Modern Rejomulyo, DKPAD atas pekerjaan GOR Tri Lomba Juang, dan RSUD Kota Semarang yang sudah disetor ke kasda,” katanya.

Untuk temuan BPK lainnya, Cahyo mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan, sebab tindak lanjut harus dilakukan paling lambat 60 hari sejak LHP diterima pada 29 Mei lalu. (BJ05)